Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Bekasi menyatakan protes kepada pemerintah setempat lantaran tidak merangkul pengusaha binaannya dalam proses lelang proyek dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Ketua Kadin Kota Bekasi, Choiril Astari atau karib disapa Oing mengungkapkan jika organisasinya tak mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kota Bekasi selama 3 tahun belakangan ini.
Hal itu menyebabkan para pengusaha khususnya para kontraktor atau jasa kontruksi yang notabene anggota Kadin tak mendapatkan penghasilan.
“Mereka (kontraktor anggota Kadin) tidak diberikan kesempatan untuk mengerjakan proyek-proyek APBD Kota Bekasi. Sebab, selalu dimenangkan oleh kontraktor luar Bekasi selama 3 tahun ini,” ungkap Oing, Kamis (2/5/2019) kepada GoBekasi.ID.
Dengan demikian, Oing mendesak agar Unit Layanan Pengadaan (ULP) bekerja secara transparansi dalam proses lelang proyek.
Oing menduga adanya proses negosiasi diluar proses lelang antara ULP Pemerintah Kota Bekasi dengan para kontraktor di luar Bekasi.
“Nah, disini kami meminta kepada ULP untuk transparansi dimana letak kesalahan yang menyebabkan kontraktor Kota Bekasi kalah dari kontraktor luar,” ujarnya.
Sebab menurut Oing, para kontraktor yang tergabung dalam Kadin Kota Bekasi mampu untuk melaksanakan pekerjaan secara teknik maupun finansial.
“Yang kami sesali setelah kalah melalui proses lelang tidak ada kejelasan dari panitia lelang. Kami hanya ingin tahu dimana letak kesalahan, apa mungkin dari administrasi ataupun persyaratan,” ujar dia.
Mirisnya lagi, proses Penunjukan Langsung (PL) juga diberikan kepada kontraktor luar. Oing mempertanyakan kriteria dan penilaian apa jika PL diberikan kepada kontraktor luar.
Ia mengatakan, ULP sejatinya dapat transparan dengan tujuan mengedukasi para kontraktor Kota Bekasi. Maka dengan itu, Oing meminta Pemerintah Kota Bekasi untuk melibatkan Kadin dalam proses lelang.
“Barang kali ULP bisa melibatkan Kadin agar untuk melihat dimana letak kesalahan sehingga Kadin sebagai pembina bisa melakukan pembinaan atau semacam diklat untuk meningkatkan profesionalisme,” harapnya.
Sebab kata Oing, jika semua proyek dipegang oleh kontraktor asal Bekasi dapat meningkatkan kestabilan keuangan yang ada di daerah.
“Jika mereka dapat dari sisi keuangan, uang akan berputar di sekitar Kota Bekasi dan pajak pun mereka bayar di Bekasi,” katanya.
Oing berharap agar dinas terkait lebih memperhatikan pengusaha daerah. Disamping itu, kata dia, Kadin siap untuk memberikan masukan.
“Siapa dan perusahaan apa saja yang dianggap berkualitas dan mampu untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan di lingkungan Kota Bekasi. Kadin bertanggungjawab jika perusahaan yang direkomendasi tidak baik dan Kadin bertindak tegas, kalau perlu di coret dari keanggotaannya,” pungkasnya.
Respon (2)