Aksi gejayan memanggil jilid II dikabarkan akan berlangsung di depan Kantor DPR/MPR, Jakarta Pusat, Senin (30/9/2019) sampai dengan Selasa (1/10/2019) besok.
Aksi penolakan Revisi KUHP dan UU KPK ini akan berlangsung dari unsur gabungan peserta mulai dari mahasiswa, buruh dan pelajar.
Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Bekasi, Aris Setiawan menekankan kepada Dinas Pendidikan dan masing-masing sekolah ikut serta dalam pengawasan.
Pengawasan ini dapat dilakukan oleh giru atau wali kelas siswa khusuanya yang masing menyandang status pelajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
“Mereka tidak boleh ikut dalam aksi yang akan berlangsung di DPR/MPR. Maka perlu sinergi Disdik dan masing-masing sekolah,” kata Aris, Senin (30/9/2019) kepada gobekasi.
Aris menjelaskan, seperti yang tertua dalam pasal 15 ayat 4 undang-undang 35 tahun 2014 tentang pengganti undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yaitu setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan.
“Maka tidak bijak membiarkan atau bahkan mengorganisir anak-anak pelajar untuk turut serta dalam demonstrasi, Meskipun tradisi masyarakat kita adalah berkelompok, berorganisasi, termasuk pelajar,” jelas dia.
Pada saat pergerakan massa pelajar ke Gedung DPR MPR Jakarta, Rabu (25/9/2019), Polres Metro Bekasi Kota turut mengamankan ratusan pelajar yang hendak berangkat.
Pelajaran tersebut dicegat polisi ketika akan mengarah ke Jakarta menggunakan transportasi kereta api dan mengompreng kendaraan truk.
Aris mengaku, dalam kejadian itu pihaknya telah melakukan pendampingan selama proses pengamanan ratusan pelajara tersebut.
“Semuanya sudah pulang setelah kami berikan pendampingan, kami berikan bimbingan juga,” tandasnya.
Kasubbag Humas Polres Metropolitan Bekasi Kota, Kompol Erna Ruswing Andari mengaku jika sampai saat ini instansinya belum menerima adanya pergerakan massa yang akan bertolak ke Jakarta.
“Sampai saat ini belum ada info pergerakan massa,” ungkap Erna.
Meski demikian, pihaknya sudah terjun ke lapangan untuk menghalau peregerakan massa khusus bagi para pelajar.
Hal ini kata dia, berkaca pada aksi pelajar SMK yang sampai terjadi kericuhan di depan gedung DPR/MPR lalu.
“Kami sudah memberikan penyuluhan kepada pelajar. Dan saat ini masing-masing Polsek juga sudah turun untuk mengawasi pergerakan pelajar di masing-masing SMK,” pungkasnya.
