Setelah Kota Bekasi melakukan vaksinasi tahap pertama pada har ini, Pemerintah Kabupaten Bekasi memertanyakan alokasi vaksin covid-19 untuk wilayahnya.
Sebab, sebagai daerah masih dalam zona merah, Pemerintah Pusat harusnya turut menyertakan wilayahnya dalam vaksinasi serentak tahap pertama.
Bupati Bekasi, Eka Supria Atmadja mempertanyakan, kenapa wilayahnya tidak mendapatkan alokasi vaksin pada tahap pertama.
“Kami minta (vaksin) diutamakan untuk Kabupaten Bekasi. Dinas Kesehatan sudah saya minta untuk berkoordinasi dengan pusat. Saya sendiri siap jika harus lebih dahulu divaksin,” katanya, Jumat (15/1/2021).
Menurut Eka, hingga kini Kabupaten Bekasi belum menerima pendistribusian vaksin gelombang pertama. Padahal, Kabupaten Bekasi masuk kawasan prioritas vaksinasi Bodebek dan Bandung Raya tahap pertama.
Namun, dari wilayah yang diprioritaskan itu, hanya Kabupaten Bekasi yang belum menerima vaksin.
Sedangkan, daerah tetangganya, Kota Bekasi maupun Bogor telah lebih dulu mendapatkan vaksin.
“Ini kan kataya lagi diproses, kami menunggu, karena memang ini kami tetap berupaya agar di Kabupaten Bekasi secepatnya vaksin ini bisa dilakukan. Kami memerlukan kepastian sehingga terus diupayakan,” tegasnya.
Tidak hanya minta dipercepat, Eka pun mendorong agar alokasi vaksin bagi Kabupaten Bekasi ditambah. Sebelumnya, 12.234 dosis vaksin telah disiapkan untuk tenaga kesehatan di Kabupaten Bekasi.
Apalagi, Wakil Presideng sempat datang ke Kabupaten Bekasi melakukan sosialisasi vaksinasi masal diwilayahnya.
Untuk diketahui, yang menjadi prioritas pertama di vaksinasi yaitu dari tenaga medis atau kesehatan. Sedikitnya ada 12.234 tenaga kesehatan yang telah diajukan mendapat vaksin.
Sasaran awalnya kepada 12.234 tenaga medis yang sudah disetujui pemerintah pusat melalui Pemprov Jawa Barat.
Sebanyak 91 titik lokasi vaksinasi disiapkan oleh Pemkab Bekasi sebagai tempat pelaksanaan penyuntikan vaksin.
Lokasi tersebut di antaranya 46 rumah sakit, 44 pusat kesehatan masyarakat, dan satu klinik. Meski begitu, vaksinasi masih menunggu kepastian pemerintah pusat.
(APQ)
