Pemerintah Kabupaten Bekasi mulai fokus pemulihan ekonomi setelah badai wabah corona membuat wilayahnya masih masuk zona merah Covid-19 di Provinsi Jawa Barat.
Kabupaten Bekasi berkomitmen kembali menata wilayahnya sambil melakukan penanganan Covid-19 agar cepat keluar dari zona merah.
Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja menyatakan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten BekasiTahun 2021 sebesar Rp6,5 triliun dialokasikan untuk mendukung pemulihan ekonomi yang terdampak wabah virus corona.
”Perekonomian masyarakat menjadi sulit, Bekasi harus bangkit dari keterpurukan,” katanya, Rabu (3/2/2021).
Selaku pemegang amanah penyelenggara roda pemerintahan, Eka merasa bertanggung jawab mengatasi kondisi krisis ini dengan segala daya dan upaya.
”Masyarakat jangan dibiarkan sendiri, perlu pendampingan. Tahun ini peningkatan mutu sumber daya manusia menjadi fokus kami, tentu saja infrastruktur yang juga tetap akan dibangun,” katanya.
Sejumlah program inovasi dalam rangka peningkatan sumber daya manusia di antaranya pembukaan kesempatan magang bagi para angkatan kerja di sejumlah industri besar yang tersebar di wilayahnya.
Program ini sudah mulai digulirkan di triwulan akhir tahun lalu dan terus ditingkatkan di tahun ini.
”Dengan mengikuti pemagangan nasional di sejumlah perusahaan besar, tenaga kerja lokal kita akan berdaya saing tinggi, setidaknya mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga di masa pandemi ini,” ucapnya.
Untuk itu, Eka sudah meminta semua investor agar menyerap warga Kabupaten Bekasi bekerja diperusahaanya.
Kemudian pemberian insentif bagi imam masjid berkualitas yang lulus hasil seleksi. Selain diberi tunjangan, para imam ini akan ditugaskan memimpin salat di berbagai waktu dan sejumlah masjid.
Ditambah, pemerintah daerah berencana membangun sejumlah akses penghubung wilayah di antaranya Jembatan Cipamingkis serta Jembatan Bojongmangu.
”Pembangunan ini guna mempermudah akses transportasi masyarakat sekaligus menggerakkan roda perekonomian warga,” ungkapnya.
Kabupaten Bekasi juga memastikan program unggulan lain tetap terlaksana seperti pembiayaan iuran JKN-KIS bagi warga tidak mampu. Pembiayaan ini merupakan wujud nyata dari komitmen merealisasikan Universal Coverage Health.
Selain itu, kata dia, Kabupaten Bekasi tahun ini akan melakukan pembangunan rumah tidak layak huni melalui program Bekasi Bedah Nata Rumah (Bebenah) kepada sedikitnya 5.000 unit rumah warga tidak mampu.
”Kami juga siapkan program khusus bagi para pelaku UMKM dan para pedagang di pasar tradisional seperti pelatihan dan sosialisasi pemasaran,” tutupnya.
(APQ)
