Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Kaderisasi Generasi Demokrasi (DPP FKKGD) menggelar rapat kerja khusus perdana di Hotel Pondok Remaja PGI Cisarua, Kabupaten Bogor, pada 8-9 April 2021.
Rakersus DPP FKKGD diisi pendidikan dan pelatihan (diklat) tentang UMKM dari sisi advokasi dan bantuan hukum, yang dihadiri Direktur Eksekutif DPD Partai Demokrat Jawa Barat, Dachry Z Ramdany dan jajaran.
Kepala Badan Pembinaan Hukum dan Pengamanan DPP Partai Demokrat, Ardy Mbalembout. dalam sambutannya meminta anggota dan pengurus FKKGD yang menjalankan program UMKM agar dapat memahami perkembangan hukum agar dapat tetap eksis di tengah persaingan.
“Pelaku UMKM yang ada di akar rumput perlu diberi pemahaman legal agar tidak berjalan sendiri di lorong gelap untuk menghindari praktik-praktik persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh para pemodal besar,” kata Ardy Mbalembout.
Menurut Ardy, para pelaku UMKM juga harus memahami bahwa negara mempunyai kewajiban untuk melindungi mereka setelah adanya Undang-undang Omnibus Law dan undang-undang lainnya, termasuk Undang-undang Dana Desa.
“Dengan demikian maka DPP FKKGD telah siap menjalankan program UMKM dan berkolaborasi untuk menjalankan program kerja Partai Demokrat serta memperkenalkan sosok kebangsaan,” ujarnya.
Raker khusus organisasi sayap Partai Demokrat ini dibuka oleh Sekretaris Badan Pembinaan Jaringan Konstituen DPP Partai Demokrat Gustaf Tamo Mbapa.
Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat sekaligus Dewan Penasehat DPP FKKGD, Andi Alfian Mallarangeng, turut hadir menutup acara raker tersebut.
(YUN)
