DPRD Kota Bekasi menanggapi serius kisruh yang terjadi di SDN Jatiluhur II, Jatiasih Kota Bekasi, dimana melibatkan komite sekolah, kepala sekolah dan para guru, ditanggapi serius Anggota DPRD Kota Bekasi Latu Har Hary.
Latu Har Hary, politisi asal Fraksi PKS DPRD Kota Bekasi menyebut jika masalah di SDN Jatiluhur II disebabkan faktor miskomunikasi.
Latu menilai, masalah SDN Jatiluhur II cukup diselesaikan di internal dan tidak perlu dibesar-besarkan. Apalagi ada tuntutan penggantian kepala sekolah.
Kunci penyelesaiannya, kata dia, semua pihak harus mampu menekan ego dan bersikap sesuai tupoksi masing-masing.
“Saya tidak melihat ini sebagai sesuatu yang harus dibesarkan sampai harus dibahas di meja Komisi 4 dengan memanggil seluruh stakeholder pendidikan tingkat sekolah dasar. Ini terlalu jauh dan berlebihan,” kata dia, Senin (13/11/2023).
harusnya bisa diselesaikan di lingkungan sekolah dengan duduk bersama-sama membahas masalah tersebut dengan kepala dingin,” imbuh dia.
Ia berpendapat, konflik SDN Jatiluhur II antara komite sekolah dengan kepala sekolah dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat sehingga tidak berlarut-larut dan mengganggu proses belajar mengajar di SDN Jatiluhur II.
“Menurut hemat saya, komite sekolah dapat meminta pihak sekolah apabila dirasa ada kebijakan yang kurang pas dengan bermusyawarah untuk mencapai mufakat,” ujar politisi PKS itu.
Dengan demikian, kata dia, segala permasalahan yang ada di lingkungan sekolah bisa diselesaikan dengan baik tanpa harus mengganggu kondusifitas proses belajar dan mengajar di dalamnya.
Ia menyebut, evaluasi dan penilaian kinerja sudah menjadi kewenangan Dinas Pendidikan, yang nantinya akan menilai kinerja dari tenaga pendidik yang ada di sekolah.
“Biarkan mereka yang nantinya melakukan evaluasi apakah memang perlu dilakukan pergantian atau tidak. Kalau mau lebih adil lagi, andaipun harus dilakukan pergantian, saya juga menyarankan agar pengurus komite yang sekarang juga diganti agar azas keadilannya dapat dirasakan semua pihak,” pungkasnya.
(Advertorial)
