Partai Golkar mengingatkan bahwa anggota dewan dan seluruh kader di Kota dan Kabupaten Bekasi bisa terkena sanksi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.
DPD I Partai Golkar Jawa Barat saat ini sedang mengumpulkan bukti terkait pengabaian instruksi pusat yang diduga terjadi di wilayah tersebut.
Wakil Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Rahmat Sulaiman, mengungkapkan bahwa ada sejumlah isu mengenai pelanggaran terhadap arahan Ketua Umum DPP Partai Golkar di tingkat Kota dan Kabupaten Bekasi.
“Kami sedang menunggu bukti terkait adanya gerakan yang tidak fatsun terhadap arahan dari Ketua Umum DPP Partai Golkar,” kata Rahmat, Selasa (19/11/2024) dikutip gobekasi dari Viva.co.id.
Rahmat menambahkan, jika terbukti ada pelanggaran, maka pihaknya tidak akan segan memberikan sanksi, mulai dari teguran hingga pemecatan bagi kader yang melanggar.
“Kita akan lihat sejauh mana tingkat pelanggarannya,” ujarnya.
Menurut Rahmat, dasar dari langkah ini adalah surat keputusan DPP Partai Golkar nomor B 18/DPP/GOLKAR/IX/2024 yang menginstruksikan seluruh jajaran partai untuk mengerahkan mesin partai, termasuk DPD, anggota fraksi, dan kader, demi memenangkan pasangan calon kepala daerah yang telah ditetapkan oleh DPP Partai Golkar.
Dukungan Terbelah di Bekasi
Pernyataan ini mencuat setelah diketahui bahwa sejumlah kader dan pengurus DPD Partai Golkar di Kota dan Kabupaten Bekasi memberikan dukungan kepada calon kepala daerah selain yang diusung oleh DPP Partai Golkar.
Hal ini berimbas pada tidak maksimalnya konsolidasi partai di bawah, sehingga proses pemenangan calon kepala daerah yang telah ditetapkan menjadi terhambat.
Sementara itu, Juru Bicara Partai Golkar Kota Bekasi, Adi Yunsyah, yang akrab disapa Monel, menanggapi isu tersebut dengan mengatakan bahwa tuduhan tersebut masih berupa asumsi tanpa bukti yang jelas.
“Masih hanya asumsi, buktinya belum ada,” ujarnya.
Monel menambahkan, tidak ada bukti konkret yang menunjukkan adanya pelanggaran, dan dukungan terhadap calon lain yang dilakukan oleh keluarga kader tidak bisa dijadikan alasan untuk memberi sanksi kepada individu terkait.
“Kalau ada yang dukung calon lain, itu kan orang tuanya yang dukung, anaknya tidak ada di situ,” kata Monel, merujuk pada situasi di mana sebagian dukungan datang dari keluarga kader, bukan langsung dari anggota dewan atau pengurus partai.
Proses Pemantauan dan Investigasi Berlanjut
DPD Partai Golkar Jawa Barat, melalui Rahmat Sulaiman, menegaskan bahwa pemantauan dan investigasi terkait pengabaian instruksi DPP akan terus berjalan.
Pihaknya juga menunggu bukti-bukti lebih lanjut sebelum mengambil langkah tegas terhadap individu yang terlibat.
Dengan proses yang masih berlangsung, semua pihak diharapkan dapat mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh partai dan mendukung konsolidasi untuk memenangkan pasangan calon kepala daerah yang telah diusung oleh DPP.
Ikuti Kami di GOOGLE NEWS
Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
