Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bekasi, Iman Santoso Maryadi, memberikan klarifikasi terkait keberadaan pagar bambu di pesisir Kampung Paljaya, Desa Segara Jaya, Kecamatan Tarumajaya.
Menurutnya, pengelolaan pagar laut tersebut berada di bawah kendali Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa Barat, yang sebelumnya sempat menjadi tanggung jawab kabupaten.
“Dulu dikelola kabupaten, sekarang sudah diambil alih provinsi. Jadi secara teknis pengaturan ada di provinsi,” ujar Iman dikutip, Rabu (15/1/2025).
Meskipun pengelolaan pagar laut menjadi kewenangan provinsi, Dinas Perikanan Kabupaten Bekasi tetap memiliki peran penting dalam mendukung warga pesisir, termasuk nelayan.
Rencananya, Dinas Perikanan Kabupaten Bekasi akan mengadakan pertemuan dengan UPTD Pelabuhan Perikanan DKP Provinsi Jawa Barat pada hari ini.
“Kami ingin meningkatkan sinergi dengan teman-teman provinsi karena ini juga menyangkut kepentingan nelayan,” kata Iman.
Camat Tarumajaya, Dede Mauludin, mengonfirmasi bahwa DKP Provinsi Jawa Barat telah melakukan sosialisasi mengenai proyek tersebut.
Namun, ia mengakui bahwa implementasi proyek kurang memperhatikan keterlibatan warga sekitar, khususnya para nelayan.
“Sudah ada sosialisasi, cuma mungkin pelaksanaannya kurang memperhatikan warga sekitar,” kata Dede.
Dede menambahkan bahwa kewenangan atas proyek ini, termasuk perizinannya, sepenuhnya berada di tingkat provinsi.
Polemik pagar bambu ini mulai menjadi perhatian publik setelah video yang diunggah oleh akun media sosial @BebySoSweet di platform X.
Video tersebut memperlihatkan struktur pagar bambu yang membentang di pesisir Kabupaten Bekasi, serupa dengan pagar yang ditemukan di Tangerang, Banten.
Panjang pagar laut di Bekasi diperkirakan mencapai 8 km sementara di Tangerang mencapai 30,16 km.
“Selain pagar bambu misterius di Tangerang, Banten, pemagaran bambu juga ditemukan di Bekasi, tepatnya di Kampung Paljaya, Jembatan Cinta, Desa Segara Jaya, Kecamatan Tarumajaya,” tulis akun tersebut.
Proyek ini menimbulkan berbagai pertanyaan, terutama mengenai perizinan dan dampaknya terhadap masyarakat setempat.
Koordinasi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan warga menjadi kunci untuk menyelesaikan polemik ini secara transparan dan adil.
Ikuti Kami di GOOGLE NEWS
Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
