Kabupaten Bekasi — Janji politik Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dan Wakil Bupati Asep Surya Atmaja dalam program 100 hari kerja belum sepenuhnya terealisasi.
Salah satu target utama, yakni pemberian insentif bagi guru mengaji kampung, gagal dilaksanakan akibat kendala pengalokasian anggaran.
“Nanti kami bahas kembali. Karena saat kami dilantik, ritme pembahasan anggaran sudah berjalan. Ini jadi pelajaran dan motivasi ke depan,” kata Bupati Ade di Cikarang, Selasa (3/6/2025).
Padahal, pemberian insentif untuk 10 guru mengaji kampung di setiap desa atau kelurahan merupakan janji utama dalam program 100 hari kerja pascapelantikan Ade-Asep pada 20 Februari 2025. Program ini dijanjikan sebagai bagian dari penguatan nilai keagamaan di tingkat akar rumput.
Program tersebut berbeda dari tunjangan bagi imam masjid dan marbot yang juga dijanjikan pasangan Ade-Asep. Imam masjid dijanjikan menerima Rp2,5 juta per bulan, sementara marbot dijanjikan Rp500 ribu per bulan.
Janji Politik yang Jadi Kunci Kemenangan
Insentif untuk guru agama, termasuk guru mengaji, menjadi salah satu magnet dukungan dalam Pilkada Bekasi 2024. Namun, janji tersebut gagal masuk dalam implementasi 100 hari pertama.
Di luar janji insentif, sebagian program 100 hari lainnya hanyalah kelanjutan dari kebijakan pemerintahan sebelumnya, seperti program perbaikan rumah tidak layak huni yang telah bergulir sejak masa Bupati Neneng Hasanah Yasin.
Kemudian, percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan, yang sudah dijalankan oleh Penjabat Bupati Dani Ramdan.
Pencapaian: Bursa Kerja dan Penertiban Bangunan Liar
Meski demikian, beberapa pencapaian tercatat, antara lain Bekasi Pasti Kerja Expo 2025, yang membuka 2.517 lowongan kerja. Sayangnya, acara ini sempat ricuh karena buruknya manajemen pelaksanaan hingga terjadi keributan antar pencari kerja.
Penertiban bangunan liar di sempadan sungai, yang menjadi langkah strategis untuk mitigasi banjir.
Evaluasi dan Arah Pembangunan ke Depan
Bupati Ade menyebut program 100 hari kerja sebagai titik evaluasi awal untuk membenahi tata kelola dan mempercepat pembangunan.
“Ke depan kita akan fokus pada sektor-sektor strategis seperti sarana prasarana, pendidikan dan kesehatan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas OPD, terutama dalam perencanaan anggaran dan kebijakan agar tidak terjadi keterlambatan atau ketidaksesuaian arah pembangunan.
“Semua rencana dari Bappeda dan dinas lain harus diketahui Bupati. Supaya bisa saya kontrol dan pastikan tepat sasaran,” tandasnya.
Ikuti Kami di GOOGLE NEWS
Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
