Bekasi  

Desak Efisiensi Anggaran, Koalisi Masyarakat Sipil Bekasi Minta Tunjangan Pejabat Dipangkas

Kabupaten Bekasi - Koalisi Masyarakat Sipil Kabupaten Bekasi saat beraudensi dengan Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ade Sukron. Foto: Ist
Koalisi Masyarakat Sipil Kabupaten Bekasi saat beraudensi dengan Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ade Sukron. Foto: Ist

Kabupaten Bekasi – Koalisi Masyarakat Sipil Kabupaten Bekasi mendesak agar tunjangan pejabat publik, baik legislatif maupun eksekutif, diefisiensi demi keadilan dan kepedulian terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang tengah lesu.

“Kita meminta kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi agar tunjangan yang diberikan kepada eksekutif maupun legislatif dilakukan efisiensi,” tegas Koordinator Koalisi, Gunawan, saat audiensi dengan Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ade Sukron, di Gedung DPRD, belum lama ini.

Menurut Gunawan, tunjangan penghasilan di dua lembaga tersebut perlu dipangkas secara adil.
“Kalau di eksekutif daerah namanya TPP, itu harus dipangkas biar adil. Bukan hanya eksekutif, tapi legislatif juga harus dipangkas,” ujarnya.

Tuntutan Lain: Stop Perjalanan Dinas

Koalisi juga meminta agar anggaran untuk kegiatan seremonial maupun perjalanan dinas legislatif dan eksekutif dihapus.
“Dengan kondisi masyarakat yang lagi lesu begini, para pejabat seharusnya menunjukkan empati,” tambah Gunawan.

Selain soal tunjangan, Koalisi menyoroti perlunya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penghematan anggaran. Gunawan menyebut, pihaknya juga akan mendatangi kantor Bupati Bekasi dalam waktu dekat untuk menyampaikan tuntutan serupa.

Kritik: Dewan Minim Kepekaan

Sementara itu, Peneliti Kebijakan Publik IDP-LP, Riko Noviantoro, menilai hak keuangan anggota dewan memang diatur melalui Undang-Undang MD3. Namun, yang menjadi sorotan adalah kepekaan wakil rakyat terhadap kondisi masyarakat.

“Nilai nominal sudah diatur. Tapi, pertanyaannya, apakah mereka peka? Saat masyarakat kesulitan, wakil rakyat justru hidup berlimpah. Ini yang memicu kritik,” ungkap Riko.

Ia menambahkan, ekspektasi publik terhadap dewan jauh dari kenyataan.

“Kalau tunjangan rumah misalnya dicabut, apakah anggota dewan sekarang rumahnya bocor? Kan tidak. Masalahnya, justru ada gaya glamor dan gengsi yang ditunjukkan,” pungkasnya.

Ikuti Kami di GOOGLE NEWS

Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *