Kota Bekasi – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi tengah menghadapi ujian berat setelah dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pusat dalam Rancangan APBN 2026 dipangkas hingga Rp1,5 triliun.
Pemangkasan drastis ini memaksa seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berpikir ekstra keras agar program pembangunan tetap berjalan dan menyentuh kebutuhan masyarakat.
Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Ida Farida, menegaskan seluruh OPD wajib menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) secara tepat waktu, efisien, dan fokus pada program yang berdampak langsung bagi warga.
“Saya imbau agar setiap OPD menyusun RKA sesuai jadwal dan memastikan seluruh kegiatan yang didanai APBD 2026 benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Ida, Rabu (8/10/2025).
Ida menyebut, pemangkasan TKD ini justru harus dijadikan momentum bagi perangkat daerah untuk lebih kreatif dalam mengelola keuangan publik.
“Kita harus bisa menjadikan keterbatasan ini sebagai kekuatan. Setiap rupiah dari APBD harus mendukung rencana strategis dan pencapaian RPJMD,” tegasnya.
Pada tahun sebelumnya, Pemkab Bekasi menerima TKD sebesar Rp3,734 triliun, atau hampir 45 persen dari total APBD Rp8,302 triliun. Tahun depan, angka itu akan menyusut drastis, memicu kekhawatiran akan terhambatnya sejumlah proyek pembangunan.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Ridwan Arifin, menilai kondisi ini sebagai peringatan keras agar pemerintah daerah tidak terus bergantung pada dana pusat.
“Sebenarnya tidak terlalu berpengaruh jika daerah mampu berinovasi untuk meningkatkan PAD,” kata politisi Partai Gerindra itu.
Ridwan menegaskan, selain TKD, daerah masih memiliki sumber dana lain seperti Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Desa (DAD), asalkan dikelola dengan transparan dan efisien.
“Ini jadi momentum evaluasi bersama. Bagaimana uang negara benar-benar memberi dampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
Menanggapi situasi ini, Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, memastikan pihaknya telah menyiapkan langkah konkret untuk mengantisipasi dampak pemangkasan tersebut.
“Sudah dua kali saya bahas bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk merumuskan langkah-langkah konkret,” ujar Ade.
Ade menyebut, kebijakan ini menjadi ujian besar bagi Bekasi—yang dikenal sebagai daerah industri terbesar di Asia Tenggara—agar mampu memperkuat kemandirian fiskal.
“Ini harus jadi semangat bersama. Kita perlu bergotong royong agar setiap kebijakan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat,” tandasnya.
Ikuti Kami di GOOGLE NEWS
Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
