Kabupaten Bekasi – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi masih mencari arah terbaik untuk memanfaatkan lahan pengairan yang baru saja dikosongkan dari ratusan bangunan liar di tiga desa wilayah Kecamatan Cikarang Utara.
Sebelumnya, Satpol PP Kabupaten Bekasi melakukan penertiban besar-besaran pada Senin (20/10/2025) dengan menggusur 515 bangunan liar di sepanjang bantaran Saluran Sekunder (SS) Sukatani, meliputi Desa Waluya, Karangraharja, dan Karangasih. Namun hingga kini, belum ada kejelasan tentang pemanfaatan lahan tersebut.
“Kalau di Cikarang Utara, nanti peruntukannya apakah kita buat ruang terbuka hijau, bikin halte, atau pelebaran jalan. Yang penting buat rakyat,” ujar Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang baru-baru ini.
Ade mengakui, kondisi serupa juga terjadi di wilayah Babelan dan Tambun Selatan, di mana lahan bekas bangunan liar yang sudah dibersihkan belum ditata sesuai rencana awal, seperti pemagaran, penghijauan, atau pelebaran jalan.
“Pemerintah ini posisinya agak dilematis, tapi fungsi lahan negara tetap harus dikembalikan untuk kepentingan umum,” tegasnya.
Soal warga terdampak penggusuran, Ade menuturkan bahwa keterbatasan fiskal daerah menjadi kendala utama dalam memberikan solusi lanjutan seperti hunian sementara atau bantuan sosial.
“Kalau pemerintah pasti ingin bantu semuanya, tapi kan tergantung fiskal. Kalau anggarannya cukup, ya kita bantu rumah, kesehatan, pendidikan — pasti kita kasih,” ujarnya.
Ade berharap dukungan pemerintah pusat, provinsi, hingga pihak swasta untuk menata kembali lahan bekas gusuran agar bermanfaat bagi masyarakat, baik sebagai ruang terbuka hijau maupun akses jalan.
Ikuti Kami di GOOGLE NEWS
Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
