Kota Bekasi — Pertumbuhan penduduk di Bekasi Timur terus melaju pesat dalam beberapa tahun terakhir. Namun, di tengah geliat urbanisasi dan pembangunan perumahan baru, ketersediaan fasilitas pendidikan negeri justru tertinggal jauh.
Dalam kegiatan Reses III Tahun 2025 yang digelar di wilayah Bekasi Timur, Wakil Ketua I DPRD Kota Bekasi, Nuryadi Darmawan, menerima keluhan serupa dari banyak warga: sulitnya memperoleh akses pendidikan negeri di kawasan tersebut.
“Warga menyampaikan bahwa pertumbuhan penduduk di Bekasi Timur semakin pesat, tetapi tidak diimbangi dengan fasilitas pendidikan negeri yang memadai,” ujar Nuryadi, Rabu (12/11/2025).
Sekolah Terbatas, Anak Harus Pergi ke Kecamatan Lain
Masalah keterbatasan daya tampung sekolah negeri di Bekasi Timur bukan hal baru. Banyak orang tua mengeluhkan anak mereka tidak diterima di sekolah negeri setempat karena kapasitas yang terbatas.
“Daya tampung sekolah yang ada sudah sangat terbatas, sehingga banyak siswa kesulitan mendapatkan akses pendidikan yang layak,” jelas Nuryadi.
Akibatnya, tidak sedikit pelajar harus menempuh jarak jauh setiap hari ke wilayah Bekasi Selatan atau Rawalumbu. Bagi keluarga dengan penghasilan terbatas, ongkos transportasi menjadi beban tersendiri.
“Sekolah negeri di sekitar sini sudah penuh. Anak saya akhirnya sekolah di Rawalumbu, padahal rumah kami di Bekasi Timur,” kata Wati (39), warga Perumnas III yang hadir dalam kegiatan reses tersebut.
Ketimpangan Pembangunan Pendidikan
Bekasi Timur merupakan salah satu kecamatan dengan pertumbuhan permukiman tertinggi di Kota Bekasi dalam lima tahun terakhir. Perumahan baru tumbuh cepat di kawasan Margahayu, Aren Jaya, dan Duren Jaya.
Namun, fasilitas pendidikan negeri—baik SD, SMP, maupun SMA—belum sebanding dengan peningkatan jumlah penduduk usia sekolah.
Data dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi mencatat, rata-rata rasio daya tampung SMP negeri di Bekasi Timur hanya mampu menampung sekitar 40–50 persen lulusan SD di wilayah yang sama.
Kondisi ini memicu meningkatnya ketergantungan masyarakat pada sekolah swasta, yang tidak semua orang mampu jangkau biayanya.
“Masalah ini sebetulnya mencerminkan ketimpangan pembangunan antara sektor permukiman dan pendidikan,” ujar Nuryadi, yang juga anggota Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi.
Dari Aspirasi ke Pokok Pikiran DPRD
Kegiatan reses yang digelar serentak oleh anggota DPRD Kota Bekasi periode 2024–2029 sejak 7–12 November 2025 itu menjadi ruang resmi bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada wakil rakyat.
Dari hasil penjaringan aspirasi tersebut, seluruh masukan masyarakat akan dirumuskan menjadi pokok-pokiran (pokir) DPRD, yang kemudian dibahas bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi untuk dimasukkan ke dalam program dan anggaran pembangunan tahun berikutnya.
Nuryadi menegaskan, sektor pendidikan akan menjadi salah satu prioritas utama dalam pembahasan pokir kali ini.
“Pendidikan adalah hak dasar setiap anak. Negara wajib memastikan tidak ada anak yang tertinggal akibat keterbatasan akses terhadap sekolah negeri,” ujarnya menegaskan.
Perlu Sinergi dan Perencanaan Jangka Panjang
Masalah kekurangan sekolah negeri di Bekasi Timur juga terkait dengan terbatasnya lahan untuk pembangunan sekolah baru. Harga tanah yang tinggi dan tata ruang yang telah padat membuat pemerintah kesulitan mencari lokasi yang strategis dan legal.
Namun, hal ini seharusnya tidak dijadikan alasan untuk menunda pemenuhan hak dasar warga. Pemerintah kota didorong mencari solusi kreatif, seperti kerja sama pemanfaatan lahan dengan pihak swasta atau lembaga keagamaan.
Menanti Aksi Nyata Pemerintah
Warga Bekasi Timur kini berharap agar aspirasi yang mereka sampaikan tidak berhenti di forum reses semata. Mereka menunggu tindak lanjut nyata dari pemerintah kota dan DPRD untuk menambah fasilitas pendidikan negeri di wilayahnya.
“Kalau hanya janji, kami sudah sering dengar. Yang kami butuhkan sekarang adalah sekolah baru untuk anak-anak kami,” ujar Rohim, warga Kelurahan Aren Jaya.
Keterbatasan sekolah negeri bukan sekadar persoalan administratif, tetapi menyangkut masa depan generasi muda. Dan di tengah hiruk pikuk pembangunan kota, pendidikan seharusnya tetap menjadi pondasi utama agar Bekasi tumbuh bukan hanya besar, tapi juga berkeadilan.
Ikuti Kami di GOOGLE NEWS
Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
(Advertorial)
