Kota Bekasi — Menjelang tutup tahun 2025, Pemerintah Kota Bekasi bersiap menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi ribuan keluarga berpenghasilan rendah. Sebanyak 2.588 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) kini tengah diverifikasi sebelum pencairan yang ditargetkan paling lambat awal Desember mendatang.
Penyaluran bantuan dilakukan dalam bentuk uang tunai bekerja sama dengan PT Pos Indonesia. Kepala Bidang Penanggulangan Masyarakat Miskin Dinas Sosial Kota Bekasi, Isnaini, mengatakan proses penyaluran dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
“Penyaluran dilakukan dalam bentuk uang tunai bekerja sama dengan PT Pos Indonesia,” ujarnya, Rabu (12/11/2025).
Data Terpadu, Penerima Tak Ganda
BLT kali ini bersumber dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang menjadi basis baru pendataan kemiskinan nasional. Data tersebut, kata Isnaini, telah melalui proses penyaringan ketat agar tidak terjadi tumpang tindih dengan penerima bantuan lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
“Data ini hasil pemutakhiran Pusdatin. Jadi penerima dijamin tidak menerima bantuan ganda dari pemerintah,” tegasnya.
Langkah ini mencerminkan upaya Pemkot Bekasi memperbaiki akurasi basis data sosial, yang selama ini kerap menjadi sumber masalah dalam penyaluran bantuan sosial.
Sebaran dan Mekanisme Penyaluran
Sebaran penerima BLT meliputi seluruh 12 kecamatan di Kota Bekasi. Kecamatan Bekasi Timur tercatat sebagai penerima terbanyak dengan 276 KPM, disusul Bekasi Utara (271) dan Rawalumbu (250). Sementara jumlah penerima paling sedikit berada di Bantargebang dengan 140 KPM.
Setiap keluarga akan menerima Rp250 ribu dalam bentuk uang tunai.
Proses verifikasi dan validasi lapangan dilakukan oleh tim gabungan dari Dinas Sosial, kecamatan, kelurahan, serta pengurus lingkungan (RT/RW). Tujuannya, memastikan penerima benar-benar layak dan masih berdomisili di wilayah setempat.
“Jika ditemukan penerima yang sudah pindah, tidak layak, atau sudah menerima bantuan lain, akan langsung dicoret dari daftar,” jelas Isnaini.
Upaya Menghadapi Tekanan Ekonomi
Bantuan tunai ini menjadi bagian dari respons kebijakan sosial Pemkot Bekasi menghadapi tekanan ekonomi warga akibat kenaikan harga pangan dan biaya hidup di kawasan urban. Meskipun nilainya relatif kecil, BLT dianggap penting untuk menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah, terutama di akhir tahun ketika pengeluaran rumah tangga cenderung meningkat.
Program ini juga diharapkan dapat menekan angka kemiskinan ekstrem, yang menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), masih berada di kisaran 3–4 persen dari total penduduk Kota Bekasi.
Selain faktor ekonomi, penyaluran BLT juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kepercayaan publik terhadap tata kelola bantuan sosial yang transparan dan berbasis data akurat.
Lebih dari Sekadar Bantuan Tunai
Kebijakan ini bukan hanya soal distribusi uang tunai, tetapi juga soal keadilan data dan ketepatan sasaran. Selama beberapa tahun terakhir, penyaluran bantuan sosial di tingkat daerah kerap menuai kritik karena tumpang tindih penerima dan lemahnya pembaruan data.
Dengan penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, Pemkot Bekasi berupaya memutus rantai ketidakakuratan itu.
“Verifikasi langsung di lapangan menjadi kunci. Kami ingin memastikan tidak ada satu pun bantuan yang jatuh ke tangan yang tidak berhak,” ujar Isnaini.
Jika proses verifikasi selesai sesuai jadwal, ribuan keluarga penerima manfaat di Bekasi akan menerima haknya paling lambat awal Desember 2025 — menutup tahun dengan sedikit kelegaan di tengah tekanan ekonomi yang masih tinggi.
Ikuti Kami di GOOGLE NEWS
Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
