Kota Bekasi — Respons Wali Kota Bekasi Tri Adhianto yang menyebut masih melakukan penelusuran terkait video Direktur Utama Perumda Tirta Patriot, Ali Imam Faryadi, tertidur dalam RDP penyertaan modal di DPRD Bekasi justru memunculkan gelombang kritik baru.
Di mata kalangan aktivis, pernyataan Tri dinilai sebagai refleksi kegamangan kepemimpinan dalam menghadapi peristiwa yang faktanya telah terpampang jelas di ruang publik.
Ketua Umum Revolusi Pemuda Bekasi (RPB), Willy Shadli, menyebut cara berpikir Tri tak sejalan dengan logika dasar manajemen publik. Menurutnya, seorang kepala daerah seharusnya mampu membedakan antara isu yang masih berupa dugaan dengan peristiwa faktual yang terekam kamera tanpa ruang interpretasi.
“Bagaimana mungkin Wali Kota Bekasi berbicara soal praduga bersalah dalam kasus yang visualnya sudah gamblang? Video itu bukan rumor atau opini. Itu peristiwa real-time di forum resmi pemerintahan,” ujar Willy.
Masalah Etika, Bukan Sekadar Kantuk
Willy menegaskan, persoalan ini bukan pada siapa yang mengantuk, tetapi layak tidaknya seorang pejabat publik terlelap dalam rapat strategis yang membahas masa depan layanan dasar masyarakat — air bersih.
“Tidur di rapat bukan persoalan persepsi, tapi etika jabatan. Kalau rapat saja tak dihormati, bagaimana dengan layanan air yang setiap hari dituntut warga?,” katanya.
Karenanya, Willy menyebut pernyataan “penelusuran” dari wali kota justru terdengar mengada-ada.
“Penelusuran apa? Fakta tidur itu tidak memerlukan laboratorium forensik. Yang dibutuhkan adalah sikap tegas dari kepala daerah,” ucapnya menyentil.
Pembelaan yang Mengusik Logika Publik
Dalam berbagai kesempatan, layanan Perumda Tirta Patriot kerap menjadi sorotan: keluhan pelanggan menumpuk, gangguan distribusi air berulang, dan keluhan soal kualitas. Karena itu, Willy menyebut, publik wajar mencurigai sikap lunak wali kota terhadap bawahannya.
“Ketika publik menuntut akuntabilitas, wali kota justru memberi retorika. Ini memperlihatkan logika kepemimpinan yang sedang mengalami degradasi,” kata Willy.
Ia mengingatkan bahwa kepala daerah memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga standar profesionalisme birokrasi — bukan menormalisasi kelalaian yang tampak begitu vulgar.
Publik Butuh Kejelasan, Bukan Dalih
Willy mendesak Tri Adhianto untuk tidak lagi bersilat kata dan segera menunjukkan sikap. Misalnya dengan mengevaluasi kinerja Dirut Tirta Patriot, atau biarkan standar kepemimpinan merosot semakin dalam.
“Jika tidur dalam rapat saja harus ditelusuri dulu, lalu masalah apa yang sebenarnya bisa ditangani dengan tegas?,” ucap Willy mengakhiri.
Ikuti Kami di GOOGLE NEWS
Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
