Kabupaten Bekasi – Dua hari sebelum Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang menghilang dari sejumlah agenda resmi pemerintahan.
Ketidakhadiran beruntun itu belakangan menjadi sorotan, setelah KPK mengonfirmasi tengah melakukan penyelidikan tertutup di Kabupaten Bekasi.
Pada Rabu, 17 Desember 2025, Ade tak terlihat dalam agenda pertemuan kepala daerah se-Jawa Barat yang digelar di Cianjur. Padahal, pertemuan tersebut merupakan forum strategis yang biasanya dihadiri para bupati dan wali kota untuk membahas isu lintas daerah.
Sehari berselang, Kamis, 18 Desember 2025, Ade kembali absen. Ia tidak menghadiri Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Provinsi Jawa Barat di Gedung Sate, Bandung.
Di hari yang sama, Ade juga mendadak tidak muncul dalam agenda peresmian Wisata Kawung Tilu di Kecamatan Cikarang Timur, kegiatan yang sebelumnya telah dijadwalkan secara resmi.
Rangkaian ketidakhadiran itu memicu spekulasi di internal pemerintahan daerah. Namun, hingga Kamis sore, belum ada keterangan resmi mengenai keberadaan orang nomor satu di Kabupaten Bekasi tersebut.
Kabar baru mencuat pada Kamis malam. KPK membenarkan adanya kegiatan penyelidikan tertutup di wilayah Kabupaten Bekasi. Tak lama berselang, penyidik menyegel sejumlah ruangan strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Penyegelan dilakukan terhadap ruang kerja Bupati Bekasi, serta kantor Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Disbudpora) dan Dinas Cipta Karya dan Penataan Ruang. Pintu-pintu ruangan tersebut ditempeli stiker bertuliskan “Dalam Pengawasan KPK”, lengkap dengan tanggal dan tanda tangan penyidik.
Wakil Bupati Bekasi dr. Asep Surya Atmaja mengaku terakhir kali berkomunikasi dengan Ade Kuswara Kunang dua hari sebelum OTT berlangsung. Menurut Asep, saat itu tidak ada tanda-tanda mencurigakan.
“Terakhir kontak dua hari lalu. Enggak ada masalah apa pun,” kata Asep kepada wartawan, Jumat (19/12/2025).
Asep memilih menahan diri dari spekulasi dan menunggu penjelasan resmi dari KPK maupun aparat penegak hukum lainnya. Ia mengaku belum menerima konfirmasi detail terkait penindakan tersebut.
“Belum ada konfirmasi dengan APH, mungkin nanti keterangan lebih lanjut,” ujarnya.
Di tengah situasi itu, Asep menegaskan bahwa roda pemerintahan Kabupaten Bekasi tetap berjalan normal. Seluruh pelayanan publik, kata dia, tetap beroperasi seperti biasa.
“Yang pasti hari ini Bekasi tetap seperti biasa, pemerintahan berjalan dengan lancar,” tuturnya.
Hingga Jumat siang, KPK belum mengumumkan status hukum Ade Kuswara Kunang maupun pihak lain yang diduga terlibat.
Namun absennya sang bupati dari agenda resmi selama dua hari sebelum OTT memperkuat dugaan bahwa operasi ini telah dipersiapkan secara senyap, sebelum akhirnya dibuka ke publik melalui serangkaian penyegelan dan pengamanan.
Ikuti Kami di GOOGLE NEWS
Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
