Kabupaten Bekasi – Aktivitas aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi terpantau berjalan normal, sehari setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyegel sejumlah ruang kerja pejabat daerah, termasuk ruang kerja Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, pada Jumat (19/12/2025).
Sejak pagi, ASN terlihat tetap berlalu-lalang memasuki kompleks perkantoran Pemkab Bekasi di Cikarang Pusat. Tidak tampak pengosongan kantor ataupun pembatasan aktivitas birokrasi. Sejumlah kantor dinas masih menjalankan pelayanan seperti biasa.
Bahkan, Apel Bela Negara tetap digelar di Plaza Pemkab Bekasi pada Jumat pagi. Apel tersebut dipimpin Wakil Bupati Bekasi dr Asep Surya Atmaja, menandakan roda pemerintahan tetap dijalankan di tengah situasi krisis kepemimpinan.
Pantauan di lapangan menunjukkan tidak ada perubahan signifikan dalam pola kerja ASN, meski sehari sebelumnya penyidik KPK melakukan penyegelan secara masif terhadap tujuh ruang kerja strategis di lingkungan Pemkab Bekasi.
Ruang-ruang yang disegel meliputi ruang kerja Bupati Bekasi; ruang kerja Kepala Dinas Pemuda, Budaya, dan Olahraga beserta sekretarisnya; ruang kerja Kepala Dinas Cipta Karya dan Penataan Ruang beserta sekretarisnya; serta ruang kerja Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi beserta sekretarisnya.
Penyegelan dilakukan pada Kamis malam, 18 Desember 2025, dan berlangsung relatif senyap. Sejumlah wartawan yang berada di kompleks perkantoran Pemkab Bekasi mengaku tidak mengetahui proses penyegelan tersebut secara langsung.
Hanya tiga orang penyidik KPK yang mengenakan masker terlihat masuk ke ruang kerja bupati dan keluar membawa sejumlah berkas. Tidak ada keterangan resmi yang disampaikan di lokasi.
Langkah KPK ini berkaitan dengan operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar di wilayah Jakarta dan Bekasi. Dalam operasi tersebut, KPK mengonfirmasi telah mengamankan sepuluh orang, termasuk Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang.
“Benar, salah satunya,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Jakarta. Ade Kuswara hingga kini masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik.
Selain penangkapan, KPK juga menyita uang tunai sekitar Rp 900 juta yang diduga terkait langsung dengan perkara yang sedang diusut. Dari sepuluh orang yang diamankan, terdapat unsur aparat penegak hukum, pengacara, serta pihak swasta.
Meski penyegelan menyasar pusat-pusat strategis birokrasi, aktivitas pemerintahan daerah tetap berlangsung. Belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Kabupaten Bekasi mengenai mekanisme pengambilan keputusan atau penunjukan pelaksana tugas pasca penangkapan bupati.
Situasi ini memperlihatkan kontras tajam: di satu sisi, mesin birokrasi tetap bergerak; di sisi lain, pucuk pimpinan daerah berada dalam pusaran perkara hukum serius. Publik kini menunggu sikap resmi Pemkab Bekasi sekaligus keputusan KPK terkait status hukum Ade Kuswara Kunang.
OTT ini bukan hanya menguji integritas individu, tetapi juga ketahanan sistem pemerintahan daerah dalam menjaga pelayanan publik di tengah guncangan politik dan hukum.
Ikuti Kami di GOOGLE NEWS
Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
