Bekasi  

Makan Bergizi Gratis Saat Libur Sekolah: Antara Niat Baik Negara dan Beban Siswa

Pelaksanaan MBG saat libur sekolah menyoroti persoalan klasik kebijakan publik: jarak antara desain program dan realitas penerima.

Kabupaten Bekasi -Para siswa SMP Plus Attaqwa 12 Babelan, Kabupaten Bekasi, mengantre mengambil MBG meski libur. Foto: Dok. Waldan Fasahat/Gobekasi.id.
Para siswa SMP Plus Attaqwa 12 Babelan, Kabupaten Bekasi, mengantre mengambil MBG meski libur. Foto: Dok. Waldan Fasahat/Gobekasi.id.

Kabupaten Bekasi – Libur sekolah tak sepenuhnya berarti libur bagi sebagian siswa SMP Plus Attaqwa 12 Babelan, Kabupaten Bekasi. Pada Jumat, 2 Januari 2026, halaman sekolah itu tetap didatangi murid-murid berseragam santai.

Bukan untuk belajar, melainkan mengambil paket Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tetap berjalan meski kalender akademik sedang kosong.

Program MBG digagas untuk memastikan kecukupan gizi anak sekolah. Namun di masa libur, pelaksanaannya justru memunculkan ironi.
Sejumlah siswa mengeluhkan kewajiban datang ke sekolah hanya demi mengambil satu paket makanan.

Balqis (14), salah satunya. Rumahnya cukup jauh dari sekolah. Ia harus meluangkan waktu dan tenaga di hari libur hanya untuk mengambil MBG.

“Sekolah lagi libur, tapi kita tetap harus datang cuma buat ambil MBG. Capek juga, apalagi rumah saya lumayan jauh,” kata Balqis kepada wartawan.

Keluhan serupa disampaikan Farhan, (13). Baginya, keharusan datang ke sekolah di masa libur membuat konsep liburan kehilangan makna.

“Kalau memang wajib ambil ke sekolah, rasanya jadi bukan libur. Lebih enak kalau MBG-nya ikut diliburkan atau dibagikan lewat cara lain,” ujarnya.

Pelaksanaan MBG saat libur sekolah menyoroti persoalan klasik kebijakan publik: jarak antara desain program dan realitas penerima.

Di atas kertas, keberlanjutan MBG menunjukkan komitmen negara terhadap pemenuhan gizi anak. Namun di lapangan, skema distribusi yang seragam justru berpotensi menimbulkan beban baru bagi siswa dan keluarga.

Pihak sekolah mengaku tak memiliki banyak ruang untuk menyesuaikan kebijakan. Sekolah hanya bertindak sebagai pelaksana teknis.

“Program ini sudah menjadi kebijakan dan terjadwal. Sekolah hanya menjalankan dan membuka layanan agar siswa bisa mengambil MBG,” ujar Wafa (24), perwakilan pihak sekolah.

Menurutnya, tidak ada kewenangan bagi sekolah untuk menghentikan atau mengubah mekanisme distribusi meskipun kegiatan belajar mengajar sedang libur.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan lebih besar: sejauh mana fleksibilitas kebijakan MBG memperhitungkan kondisi sosial siswa? Bagi siswa yang tinggal dekat sekolah, kewajiban datang mungkin tak menjadi masalah.

Namun bagi mereka yang tinggal jauh, biaya transportasi dan waktu justru bisa melebihi manfaat yang diterima.

Hingga kini, MBG tetap berjalan selama masa libur sekolah. Masukan dari siswa belum berujung pada perubahan mekanisme.

Evaluasi terhadap pola distribusi—terutama saat libur—menjadi penting agar tujuan mulia pemenuhan gizi tidak berbalik menjadi beban bagi penerimanya.

Di tengah ambisi besar program nasional, pengalaman siswa di Babelan menjadi pengingat bahwa kebijakan yang baik bukan hanya soal keberlanjutan, tetapi juga soal kepekaan pada realitas sehari-hari.

Ikuti Kami di GOOGLE NEWS

Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Penulis: Waldan Fasahat (Mahasiswa Universitas Bhayangkara)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *