Bekasi  

Mendag Pastikan Stok Minyak Goreng Aman Jelang Ramadan, Dorong Produsen Hidupkan Second Brand

Kota Bekasi - Menteri Perdagangan Budi Santoso mengunjungi pabrik pengolahan minyak kelapa sawit PT Mikie Oleo Nabati Industri di Bekasi, Kamis (5/2/2026). Foto: Ist
Menteri Perdagangan Budi Santoso mengunjungi pabrik pengolahan minyak kelapa sawit PT Mikie Oleo Nabati Industri di Bekasi, Kamis (5/2/2026). Foto: Ist

Kota Bekasi — Menteri Perdagangan Budi Santoso mengunjungi pabrik pengolahan minyak kelapa sawit PT Mikie Oleo Nabati Industri di Bekasi, Kamis (5/2/2026).

Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok minyak goreng menjelang Ramadan dan Idul Fitri, sekaligus menegaskan bahwa pasokan minyak goreng di luar merek MinyaKita sebenarnya masih melimpah di pasar.

PT Mikie Oleo Nabati Industri merupakan pabrik refinery yang memurnikan crude palm oil (CPO) menjadi berbagai produk turunan, termasuk minyak goreng bermerek SunCo. Dalam kunjungan tersebut, Budi meninjau langsung proses produksi dan stok bahan baku.

“Jadi kita ke sini untuk mengecek ketersediaan atau proses produksi minyak. Ini mendekati Lebaran, kita pastikan stoknya cukup,” kata Budi saat memberikan keterangan pers di lokasi pabrik.

Menurut Budi, hingga saat ini tidak ditemukan kendala dalam proses produksi di pabrik tersebut. Pemerintah memastikan pasokan minyak goreng nasional dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan dan Lebaran.

Selain memastikan stok, Budi meminta para produsen minyak goreng untuk kembali memperbanyak produksi merek alternatif atau second brand dengan harga yang lebih terjangkau, namun tetap menjaga kualitas.

“Kita minta produsen mulai banyak memproduksi second brand, dengan harga terjangkau seperti MinyaKita, tapi kualitasnya sama, bahkan bisa lebih baik,” ujarnya.

Langkah ini diambil agar konsumen tidak hanya bergantung pada MinyaKita. Menurut Budi, persepsi kelangkaan minyak goreng sering kali muncul karena masyarakat hanya mencari satu merek tertentu.

“Sekarang kebanyakan masyarakat tahunya MinyaKita. Padahal minyak goreng itu jenisnya banyak, mereknya juga banyak selain MinyaKita, yang sejenis,” katanya.

Budi menjelaskan bahwa MinyaKita sejatinya merupakan instrumen intervensi pasar yang dijalankan pemerintah melalui skema Domestic Market Obligation (DMO). Pasokan MinyaKita sangat bergantung pada kinerja ekspor pelaku usaha. Ketika ekspor menurun, volume MinyaKita yang beredar di pasar otomatis ikut berkurang.

“MinyaKita awalnya hadir sebagai intervensi. Tapi sekarang tidak sengaja menjadi indikator utama ketersediaan minyak goreng dan stabilisasi harga. Padahal jumlahnya terbatas, tergantung ekspor. Kalau ekspor turun, MinyaKita juga tidak banyak,” ujar Budi.

Kondisi tersebut, kata dia, kerap menimbulkan kesan minyak goreng langka, meski stok minyak goreng merek lain tersedia dalam jumlah cukup di pasar.

Untuk mengatasi persoalan ini, pemerintah mendorong produsen menghidupkan kembali merek-merek lama yang sebelumnya beredar luas di pasar rakyat. Budi menyebut, pada masa lalu terdapat sekitar 50 merek minyak goreng second brand yang menjadi alternatif masyarakat.

Meski demikian, pemerintah tidak akan menetapkan harga eceran tertinggi (HET) untuk minyak goreng second brand. Budi hanya meminta agar harga produk-produk tersebut mengacu pada harga MinyaKita, yang saat ini berada di kisaran Rp 15.700 per liter.

“Second brand tidak pakai HET, tapi acuannya MinyaKita,” katanya.

Dengan strategi tersebut, pemerintah berharap pasokan minyak goreng tetap terjaga, harga lebih stabil, dan masyarakat memiliki lebih banyak pilihan tanpa harus terpaku pada satu merek tertentu.

Ikuti Kami di GOOGLE NEWS

Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

(Syafira Y.M)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *