Kabupaten Bekasi — Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDA-BMBK) mendorong percepatan normalisasi Sungai Cikarang Bekasi Laut (CBL) dan Sungai Ciherang sebagai langkah penanganan pascabanjir yang melanda sejumlah wilayah permukiman.
Normalisasi yang semula direncanakan berlangsung pada Triwulan III 2026 diusulkan untuk dimajukan menyusul dampak banjir terhadap kawasan padat penduduk.
Kepala Dinas SDA-BMBK Kabupaten Bekasi Henri Lincoln mengatakan, percepatan tersebut diajukan agar penanganan dapat segera dilakukan dan risiko banjir susulan dapat ditekan.
“Menindaklanjuti kejadian banjir, kami mengusulkan supaya kegiatan normalisasi yang semula direncanakan pada Triwulan III bisa dimajukan,” kata Henri, Kamis (5/2/2026).
Menurut Henri, Sungai CBL dan Sungai Ciherang menjadi prioritas utama karena berfungsi vital dalam pengendalian debit air di wilayah hilir Kabupaten Bekasi, yang didominasi kawasan permukiman.
Kondisi sedimentasi yang tinggi dan tanggul yang tidak optimal dinilai memperbesar potensi luapan saat curah hujan meningkat.
Ia menyebut percepatan normalisasi merupakan bagian dari mitigasi bencana jangka pendek, terutama melalui pengangkatan sedimen dan perbaikan tanggul.
Namun, untuk sungai berskala besar, prosesnya masih bergantung pada kajian teknis lintas instansi.
“Saat ini kajian teknis dan perencanaan masih dibahas bersama Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air dan Balai Besar Wilayah Sungai,” ujarnya.
Henri menjelaskan, baik Sungai CBL maupun Sungai Ciherang berada dalam kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Bekasi melakukan koordinasi intensif dengan BBWS untuk menyusun nota kesepahaman sebagai dasar pelaksanaan normalisasi secara kolaboratif.
“Pola kerja samanya mengacu pada pengalaman sebelumnya. BBWS memberikan rekomendasi teknis, sementara pelaksanaan dilakukan bersama Pemerintah Kabupaten Bekasi,” kata Henri.
Normalisasi akan dilakukan bertahap, dengan penentuan segmen prioritas mengingat panjang aliran sungai yang membentang hingga wilayah muara.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Dinas SDA-BMBK Kabupaten Bekasi Agung Mulya mengatakan hasil kajian pascabanjir menunjukkan Sungai CBL tidak lagi mampu menampung limpasan air dari kawasan permukiman di Kecamatan Sukawangi, Tambun Utara, dan Babelan.
“Normalisasi itu perlu segera untuk memperlancar aliran air. Sungai Ciherang juga mengalami luapan, sehingga perlu penanganan melalui normalisasi dan peninggian tanggul,” ujarnya.
Agung mengakui, pelaksanaan normalisasi tahun ini menghadapi kendala anggaran. Pemangkasan anggaran berdampak signifikan terhadap jumlah kegiatan yang dapat direalisasikan.
“Realisasinya sekitar 30 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun ini kurang dari 20 kegiatan normalisasi yang bisa dilaksanakan,” kata Agung.
Meski demikian, ia menegaskan normalisasi sungai tetap menjadi prioritas utama, tidak hanya untuk penanganan banjir, tetapi juga untuk mendukung sektor pertanian. Normalisasi di wilayah pertanian, kata dia, dibutuhkan untuk mengantisipasi kekeringan pada musim kemarau.
Ikuti Kami di GOOGLE NEWS
Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
(Zachra Mutiara Medina)
