Kabupaten Bekasi — Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menegaskan pentingnya penajaman arah pembangunan daerah dalam kegiatan monitoring Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2027 tingkat Kecamatan Cikarang Utara.
Ia menyebut Musrenbang kecamatan bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan forum strategis untuk menyelaraskan kebutuhan riil masyarakat dengan kebijakan pembangunan daerah.
“Musrenbang ini bukan formalitas. Ini ruang untuk melakukan penajaman, penyelarasan, klarifikasi, sekaligus kesepakatan terhadap usulan pembangunan dari desa dan kelurahan,” kata Asep saat menghadiri Musrenbang Kecamatan Cikarang Utara, Kamis (5/2/2026).
Asep menjelaskan, terdapat tiga fokus utama dalam Musrenbang kecamatan. Pertama, penetapan usulan prioritas pembangunan desa dan kelurahan di wilayah kecamatan.
Kedua, pembahasan kegiatan prioritas kecamatan yang belum terakomodasi dalam usulan desa dan kelurahan. Ketiga, pengelompokan usulan berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah Kabupaten Bekasi.
Seluruh hasil pembahasan tersebut, kata dia, dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang akan menjadi dasar penyempurnaan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bekasi Tahun 2027. Karena itu, ia meminta seluruh pemangku kepentingan memanfaatkan forum ini secara optimal.
“Rencana kerja yang kita susun harus tepat sasaran, realistis, dan benar-benar dibutuhkan masyarakat,” ujarnya.
Dalam konteks perencanaan jangka menengah daerah, Asep juga memaparkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bekasi telah menetapkan tema pembangunan Tahun 2027, yakni Infrastruktur Berkeadilan untuk Konektivitas, Pelayanan Berkualitas, dan Ekonomi Berkelanjutan.
Tema tersebut, menurut Asep, mencerminkan arah kebijakan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pemerataan manfaat dan keberlanjutan.
“Infrastruktur bukan sekadar membangun fisik. Yang lebih penting adalah bagaimana infrastruktur menghadirkan keadilan, memperkuat layanan publik, dan mendorong kesejahteraan masyarakat,” kata Asep.
Sejalan dengan tema tersebut, Pemerintah Kabupaten Bekasi menetapkan lima prioritas pembangunan daerah Tahun 2027.
Prioritas pertama adalah penguatan perekonomian inklusif yang berdaya saing dan tangguh berbasis sektor unggulan daerah. Kedua, pembangunan berketahanan dan berkelanjutan yang bertumpu pada tata ruang serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
Prioritas ketiga adalah pemenuhan pelayanan dasar serta penyediaan infrastruktur yang berkualitas, merata, dan berkeadilan. Keempat, percepatan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya maju dan berdaya saing.
Adapun prioritas kelima adalah penguatan tata kelola pemerintahan yang dinamis serta pelayanan publik yang inovatif.
Asep meminta agar seluruh usulan yang masuk dalam Musrenbang kecamatan selaras dengan arah pembangunan daerah. Ia menekankan peran kecamatan sebagai verifikator awal yang harus melakukan pemilahan usulan secara cermat dan sesuai dengan ketentuan perencanaan.
“Saya berharap usulan yang masuk benar-benar fokus dan sesuai arah pembangunan daerah. Kecamatan harus menjalankan fungsi verifikasi dengan baik,” ujarnya.
Dalam aspek teknis, Asep mengingatkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bekasi menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai sistem perencanaan nasional yang terintegrasi. Seluruh tahapan verifikasi dan penginputan usulan, kata dia, harus dilakukan tepat waktu sesuai jadwal dan pedoman yang berlaku.
“SIPD menjadi instrumen penting untuk memastikan perencanaan pembangunan kita lebih tertib, terintegrasi, dan akuntabel,” katanya.
Ikuti Kami di GOOGLE NEWS
Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
(Adinda Fitria Yasmin)
