Kabupaten Bekasi – Pemerintah Kabupaten Bekasi mengakui persoalan banjir yang terus berulang tidak lagi bisa disederhanakan sebagai dampak cuaca ekstrem semata.
Kepungan banjir dari wilayah hulu, hujan lokal dengan intensitas tinggi, serta banjir rob di kawasan pesisir dinilai sebagai bagian dari persoalan struktural yang telah berlangsung lama.
Pelaksana Tugas Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, mengatakan kondisi banjir saat ini merupakan akumulasi berbagai faktor, terutama lemahnya daya dukung lingkungan akibat tata ruang yang tidak terkendali selama bertahun-tahun.
“Hujan hanya menjadi pemicu. Akar persoalannya adalah bagaimana tata ruang kita dan sistem pengendalian air yang belum memadai. Dari hulu air datang deras, di wilayah kita hujan tidak berhenti, dan di hilir ada rob. Kita tidak bisa terus menyalahkan hujan,” kata Asep, Jumat (6/2/2026).
Memasuki awal Februari 2026, banjir masih menggenangi sejumlah wilayah Kabupaten Bekasi. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mencatat banjir melanda 22 desa di delapan kecamatan. Sebanyak 9.523 kepala keluarga terdampak dan 40 jiwa terpaksa mengungsi.
Secara geografis, Kabupaten Bekasi berada di dataran rendah yang menjadi muara aliran air dari wilayah hulu seperti Bogor. Curah hujan tinggi di wilayah tengah, ditambah pasang air laut di pesisir utara, memperparah risiko genangan.
Asep menyoroti alih fungsi lahan di sepanjang daerah aliran sungai sebagai persoalan krusial. Kawasan yang sebelumnya berfungsi sebagai sawah dan daerah resapan air kini berubah menjadi permukiman dan bangunan permanen.
“Untuk Kali Bekasi, kita berada di wilayah hilir. Dulu ada titik-titik pertemuan air yang berfungsi sebagai tampungan, sekarang sudah menjadi perumahan. Posisi sungai lebih tinggi, sementara sawahnya sudah berubah fungsi,” ujarnya.
Tekanan banjir juga dirasakan wilayah pesisir, terutama Kecamatan Muaragembong. Camat Muaragembong, Sukarmawan, menyebut wilayahnya berada di titik temu aliran Sungai Citarum dan Ciherang, yang diperparah oleh pasang air laut.
“Secara geografis, Muaragembong berada di bagian paling hilir aliran sungai besar di Jawa Barat. Saat debit sungai naik dan air laut pasang, air sulit mengalir keluar sehingga meluap ke permukiman,” kata Sukarmawan.
Sementara itu, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bekasi, Dodi Supriyadi, mengungkapkan terdapat 71 titik tanggul kritis di wilayah utara Bekasi berdasarkan data Balai Besar Wilayah Sungai Citarum. Sebanyak 48 titik telah ditangani secara darurat, sementara sisanya masih menunggu penanganan permanen.
Menghadapi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Bekasi menilai diperlukan perubahan paradigma dalam penanganan banjir. Pendekatan darurat dinilai tidak lagi cukup tanpa diikuti solusi struktural dan jangka panjang.
Langkah yang didorong meliputi pembenahan tata ruang, penguatan dan normalisasi tanggul, serta pengelolaan sungai secara terpadu lintas wilayah. Pemerintah daerah berharap pendekatan ini menjadi titik awal penanganan banjir yang lebih berkelanjutan dan tidak lagi bersifat reaktif.
Ikuti Kami di GOOGLE NEWS
Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
(Syafira Y.M)
