Kabupaten Bekasi — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi memanggil dua pengembang perumahan dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar Komisi III pada Rabu (11/2/2026).
Rapat itu digelar menyusul banjir yang merendam sejumlah kawasan permukiman dan memicu protes warga.
Dua pengembang yang dipanggil ialah pengelola Perumahan Puri Nirwana Residence (PNR) di Desa Sukaraya, Kecamatan Karangbahagia, serta Cikarang International City (Cinity) di Desa Karangharja, Kecamatan Cikarang Utara.
Selain pengembang, DPRD juga mengundang warga terdampak dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mencari titik temu persoalan.
Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi, Ombi Hari Wibowo, mengatakan pihaknya ingin memastikan ada langkah konkret dari pengembang, bukan sekadar komitmen lisan.
“Makanya perlu kami tegaskan, langkah yang dilakukan pengembang jangan sampai saling lempar tanggung jawab terhadap pemerintah daerah. Tadi baik PNR maupun Cinity mengaku siap melakukan penanganan, tapi harus ada mitigasi jangka pendek dan panjangnya,” ujar Ombi.
Warga Desak Solusi Nyata
Dalam forum itu, suara warga terdampak mengemuka. Riski, 29 tahun, warga PNR, mendesak pengembang bertanggung jawab atas banjir yang disebutnya terus berulang sepanjang Januari.
“Langsung saja pengembang harus tanggung jawab atas banjir ini. Karena persoalan ini terus berulang. Dewan juga jangan cuma dengar saja, tunjukkin atuh ini. Lihat ini kita, perjuangin,” ujarnya dalam rapat.
Riski mengaku rumahnya berkali-kali terendam hingga ia harus mengungsikan istri dan dua anaknya yang masih balita. Setiap kali air surut dan rumah dibersihkan, banjir kembali datang saat hujan turun.
“Ini persoalannya anak saya balita. Sampai sekarang tiap hujan pikiran langsung was-was,” katanya.
Keluhan serupa disampaikan warga sekitar kawasan Cinity. Ketua PC PMII Kabupaten Bekasi, Ainur Rofiq, yang mengadvokasi warga Desa Karangharja, menyebut kawasan itu sebelumnya tak pernah banjir selama 15 tahun terakhir.
“Sudah 15 tahun warga tinggal di situ tidak pernah banjir. Lalu pas ada perumahan baru ini, di bulan Januari kemarin langsung dua kali kebanjiran,” ujar Ainur.
Menurut dia, pertemuan belum menghasilkan kejelasan teknis karena pihak pengembang yang hadir belum memahami detail persoalan. Rapat lanjutan dijadwalkan tujuh hari ke depan.
Komitmen Pengembang dan Pengawasan Dewan
Pihak pengembang PNR tidak memberikan komentar usai rapat. Adapun Legal Kawasan Perumahan Cinity, Gamaliel Hutabarat, menyatakan perusahaan terbuka terhadap keluhan warga.
“Kita terbuka, tidak menutup diri. Karena bagaimanapun kita berdampingan dengan tetangga. Apa yang menjadi keluhan selalu kita upayakan,” kata Gamaliel.
Komisi III DPRD menegaskan akan mengawal proses ini hingga tuntas. Ombi menyebut, dalam sejumlah kasus sebelumnya, pengembang kerap menyatakan siap menangani persoalan banjir, namun pelaksanaannya tak maksimal dan akhirnya dibebankan kepada pemerintah daerah.
Karena itu, DPRD menjadwalkan pembahasan lanjutan untuk mendalami aspek teknis, termasuk sistem drainase, analisis dampak lingkungan, dan mitigasi banjir jangka panjang.
“Agenda pembahasan menyeluruh sudah dijadwalkan. Kami akan panggil seluruh pengembang, khususnya yang terdampak banjir, agar hal seperti ini tidak terulang,” ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa tersebut.
Ujian Pengawasan Tata Ruang
Kasus banjir di kawasan perumahan ini menjadi ujian bagi fungsi pengawasan DPRD terhadap tata ruang dan pembangunan kawasan hunian di Kabupaten Bekasi. Di tengah pesatnya pembangunan perumahan, persoalan drainase dan daya dukung lingkungan kerap menjadi sorotan.
RDP kali ini menjadi langkah awal. Namun, warga menanti lebih dari sekadar forum diskusi—mereka menunggu jaminan bahwa rumah yang mereka tempati tak lagi berubah menjadi genangan setiap musim hujan tiba.
Ikuti Kami di GOOGLE NEWS
Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
(Zachra Mutiara Medina)
