Kabupaten Bekasi — Pemerintah Kabupaten Bekasi memastikan sebanyak 4.000 hektare lahan tambak di Kecamatan Muaragembong siap direvitalisasi melalui program pemerintah pusat yang digarap bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Langkah ini diklaim menjadi titik awal penataan ulang kawasan pesisir yang selama ini dinilai belum optimal.
Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, menyebutkan secara historis Kabupaten Bekasi memiliki sekitar 7.000 hektare lahan tambak. Namun, saat ini hanya 4.000 hektare yang masih aktif dikelola.
“Dari luas tersebut, sekitar 4.000 hektare inilah yang sudah siap dan direncanakan masuk dalam program revitalisasi,” kata Asep di Cikarang, Jumat (20/2/2026).
Pernyataan itu disampaikan usai mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan Program Revitalisasi Tambak Pantura Jawa Barat bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Lembur Pakuan, Kabupaten Subang.
Potensi Besar, Produktivitas Belum Maksimal
Wilayah pesisir Muaragembong memang dikenal memiliki potensi perikanan budidaya yang besar. Namun, penyusutan luas tambak aktif dari 7.000 hektare menjadi 4.000 hektare menunjukkan adanya persoalan struktural, mulai dari abrasi, infrastruktur yang minim, hingga keterbatasan teknologi budidaya.
Asep menilai revitalisasi tambak bukan sekadar penataan lahan, melainkan strategi untuk meningkatkan produktivitas sekaligus membuka peluang kerja baru bagi masyarakat pesisir. Pemerintah daerah berharap program ini mampu menekan angka kemiskinan yang masih menjadi tantangan di kawasan utara Bekasi.
Selain penataan tambak, pemerintah provinsi juga merencanakan pembangunan rumah pesisir untuk nelayan. Skema ini diharapkan menciptakan kawasan terpadu antara hunian layak dan sentra produksi perikanan.
“Jika kawasan tambak tertata dengan baik dan didukung hunian yang layak, maka pertumbuhan ekonomi di wilayah pesisir akan semakin kuat,” ujarnya.
Dari Sistem Tradisional ke Modern
Plt. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bekasi, Ida Mayani, menjelaskan sebagian besar tambak yang dikelola nelayan saat ini masih menggunakan sistem konvensional. Pola budidaya tradisional dengan tata kelola lahan yang belum terintegrasi dinilai menjadi penyebab produktivitas belum optimal.
Melalui program revitalisasi, kawasan tambak akan ditata ulang dengan pendekatan lebih modern, termasuk penguatan infrastruktur, sistem pengairan, serta pola budidaya berbasis teknologi.
Tahap pertama difokuskan di Kecamatan Muaragembong sebelum diperluas ke wilayah lain, menyesuaikan kesiapan lahan dan perencanaan teknis dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
“Ke depan akan dilakukan penataan ulang dengan sistem yang lebih modern agar produktivitas meningkat dan perekonomian masyarakat, khususnya nelayan di Muaragembong, dapat berkembang lebih baik,” kata Ida.
Tantangan Implementasi
Meski rencana revitalisasi terdengar menjanjikan, keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada konsistensi pendampingan, akses permodalan bagi nelayan, serta keberlanjutan ekosistem pesisir yang rentan abrasi dan intrusi air laut.
Revitalisasi bukan hanya soal membangun ulang tambak, tetapi juga memastikan keberpihakan pada nelayan kecil agar tidak terpinggirkan oleh skema investasi berskala besar.
Kini, publik menunggu bagaimana program tersebut benar-benar dijalankan di lapangan. Sebab, bagi masyarakat pesisir Muaragembong, revitalisasi bukan sekadar proyek—melainkan harapan atas masa depan yang lebih layak.
Ikuti Kami di GOOGLE NEWS
Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
