Kabupaten Bekasi — Pemerintah Kabupaten Bekasi menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan tunggakan iuran BPJS Kesehatan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mencapai sekitar Rp247,8 miliar.
Penyelesaian kewajiban tersebut akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah.
Penegasan itu disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asda I) Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi, Hudaya, dalam rapat koordinasi bersama Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri dan BPJS Kesehatan yang digelar secara daring dari Command Center Diskominfosantik Cikarang Pusat, Jumat (27/2/2026).
Hudaya mengatakan pemerintah daerah terus membangun koordinasi dengan BPJS Kesehatan Cabang Cikarang guna memastikan penyelesaian kewajiban berjalan sesuai rencana.
“Terkait dengan kewajiban yang ada, Insya Allah kami terus berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan Cabang Cikarang dan kami terus menyiapkan anggaran secara bertahap untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Mudah-mudahan bisa dipenuhi melalui Perubahan APBD Tahun 2026,” ujar Hudaya.
Ia menambahkan, skema pembayaran akan disesuaikan dengan ruang fiskal daerah agar tidak mengganggu belanja prioritas lainnya. Pemerintah daerah, kata dia, berupaya menjaga keseimbangan antara kewajiban pembayaran iuran JKN dan kebutuhan pembangunan serta pelayanan publik lainnya.
Tunggakan iuran JKN menjadi perhatian pemerintah pusat dan daerah mengingat program tersebut menyangkut akses layanan kesehatan masyarakat secara luas.
Ikuti Kami di GOOGLE NEWS
Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
