Kabupaten Bekasi – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi bersama DPRD kini tengah bersiap merancang kebijakan revolusioner bagi aparatur sipil negara (ASN). Menyusul arahan pemerintah pusat, wacana penerapan Work From Home (WFH) sebanyak satu kali dalam sepekan mulai masuk dalam meja pembahasan serius.
Bukan sekadar tren pascapandemi, kebijakan ini murni dirancang sebagai instrumen efisiensi konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional di tengah dinamika energi global 2026.
Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ade Sukron, mengonfirmasi bahwa pembahasan formal terkait aturan “Satu Hari WFH” ini dijadwalkan meluncur pada agenda rapat paripurna, Senin (30/3/2026) mendatang.
“Senin depan kami ada agenda paripurna. Kemungkinan nantinya kami akan bahas yang dilanjutkan untuk merumuskan kebijakan,” ujar politisi Partai Golkar tersebut, Jumat (27/3/2026).
Ade menekankan bahwa meskipun ada fleksibilitas tempat kerja, ada dua hal yang “haram” dikompromikan: Pembangunan infrastruktur dan kualitas pelayanan publik. DPRD berkomitmen untuk memperketat pengawasan agar kebijakan hemat BBM ini tidak menjadi celah bagi penurunan kinerja ASN.
Menimbang Efisiensi vs Responsivitas
Wacana ini muncul di tengah banyaknya persoalan daerah yang menuntut penanganan cepat, salah satunya adalah penanggulangan banjir yang baru-baru ini melanda beberapa wilayah di Bekasi. Ade menegaskan bahwa fokus utama tetap pada kepentingan masyarakat.
“Masalah banjir harus ditindaklanjuti. Banyak hal yang perlu diselesaikan. Oleh sebab itu, DPRD akan memaksimalkan kinerja dengan kepentingan masyarakat sebagai fokus utama,” tambahnya.
Belajar dari Pola Kerja Pasca-Lebaran
Di sisi eksekutif, Pemkab Bekasi sebenarnya sudah mulai terbiasa dengan pola kerja hibrida. Asisten Administrasi Umum (Asda III) Setda Kabupaten Bekasi, Iis Sandra, menjelaskan bahwa selama momen arus balik Lebaran 2026, pihaknya sukses menerapkan kombinasi Work From Office (WFO) dan WFH sesuai Surat Edaran Menpan RB No. 2 Tahun 2026.
Namun, untuk penerapan WFH permanen satu kali sepekan khusus tujuan efisiensi BBM, Iis menyebut masih memerlukan kajian mendalam terkait teknis dan sektor pelayanan mana saja yang bisa diadaptasi. “Untuk masalah penghematan atau efisiensi nantinya akan dilakukan pembahasan lebih lanjut,” ucapnya.
Tantangan Digitalisasi Birokrasi
Keberhasilan kebijakan ini di Kabupaten Bekasi akan sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur digital di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Jika sistem koordinasi daring belum matang, dikhawatirkan keluhan masyarakat terkait lambatnya administrasi akan meningkat.
Di sisi lain, jika berhasil, kebijakan ini berpotensi memangkas beban biaya operasional pegawai dan secara kolektif mengurangi kepadatan kendaraan di jalur-jalur utama menuju Komplek Perkantoran Pemkab Bekasi di Cikarang Pusat.
Ikuti Kami di GOOGLE NEWS
Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
