Bekasi — Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bekasi bergerak cepat merespons kebijakan pemerintah pusat terkait penonaktifan massal peserta Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK).
Pemkot Bekasi memastikan telah menyelesaikan verifikasi faktual lapangan terhadap 61.442 Kepala Keluarga (KK) atau setara 117 ribu jiwa peserta PBI-JK yang terdampak.
Proses pendataan dan penyisiran data secara menyeluruh tersebut dilaporkan telah rampung 100 persen. Kecepatan respons ini menempatkan Kota Bekasi di posisi teratas di tingkat provinsi.
“Untuk Kota Bekasi di bulan Mei sudah selesai 100 persen. Kita peringkat satu kecepatan verifikasi di Jawa Barat pada waktu itu,” ujar Kepala Dinsos Kota Bekasi, Robert TP Siagian, Jumat (19/6/2026).
Robert menjelaskan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kolaborasi lintas sektoral, mulai dari aparatur kelurahan, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), hingga Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bekasi.
Pasca-penyusunan data ground checking, Dinsos Kota Bekasi kini menunggu keputusan final dari Kementerian Sosial (Kemensos). Data tersebut akan diuji ulang oleh sistem komputer berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk menentukan kelayakan peserta.
Sistem evaluasi tersebut nantinya akan membagi peserta ke dalam dua kategori utama.
Warga yang dinilai masih berada di bawah garis kemiskinan tetap mendapat fasilitas PBI-JK gratis dari negara.
Sementara warga yang terdeteksi mampu atau naik kelas secara ekonomi diwajibkan beralih ke BPJS Kesehatan jalur mandiri (berbayar).
Verifikasi ketat ini dilakukan untuk memastikan alokasi anggaran jaminan kesehatan dari pemerintah pusat tepat sasaran.
Langkah ini sekaligus mencegah kebocoran fasilitas bantuan sosial kesehatan bagi masyarakat yang secara finansial sudah tergolong mampu di Kota Bekasi.
Ikuti Kami di GOOGLE NEWS
Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.