Site icon Go Bekasi

Cegah Korupsi Lahan, Wali Kota Bekasi Tekan Komitmen Bersama KPK dan ATR/BPN

Bekasi - Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, dalam Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Optimalisasi Pemanfaatan Lahan di wilayah Jawa Barat, Selasa (4/8/2026). Foto: Ist/Gobekasi.id.

Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, dalam Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Optimalisasi Pemanfaatan Lahan di wilayah Jawa Barat, Selasa (4/8/2026). Foto: Ist/Gobekasi.id.

Bekasi — Pemerintah Kota Bekasi menyatakan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pertanahan dan tata ruang yang bersih dari praktik rasuah.

Komitmen tersebut ditandai dengan keikutsertaan Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, dalam Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Optimalisasi Pemanfaatan Lahan di wilayah Jawa Barat, Selasa (4/8/2026).

Dalam forum tersebut, Tri Adhianto bersama 27 kepala daerah se-Jawa Barat membubuhkan tanda tangan kesepakatan bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penandatanganan tersebut disaksikan langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Kesepakatan lintas lembaga ini dirancang sebagai langkah strategis untuk membenahi administrasi pertanahan melalui pembaruan dan validasi data yang terintegrasi. Selain itu, seluruh pemerintah daerah berjanji mengimplementasikan sembilan program kerja prioritas yang disesuaikan dengan kebutuhan wilayah masing-masing.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa deklarasi ini bukan sekadar agenda seremoni, melainkan upaya nyata menciptakan kepastian hukum dan iklim investasi yang sehat. Menurutnya, pembenahan tata ruang yang transparan menjadi kunci utama menutup celah penyimpangan sejak dini.

“Pencegahan korupsi harus dimulai dari tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Penataan administrasi pertanahan serta tata ruang yang baik akan memberikan kepastian hukum, meminimalisasi potensi penyimpangan, sekaligus menciptakan iklim investasi yang sehat bagi pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Dedi Mulyadi.

Senada dengan hal tersebut, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menyampaikan bahwa integrasi data dan pengawasan ketat antara pemda, KPK, serta ATR/BPN merupakan fondasi penting untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan demi kemaslahatan masyarakat.

“Kolaborasi antarpemerintah daerah, Kementerian ATR/BPN, dan KPK merupakan fondasi penting dalam membangun tata kelola yang bersih. Dengan keterbukaan data, pengawasan yang kuat, dan komitmen bersama, kami optimistis mampu menghadirkan pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” kata Tri Adhianto.

Ikuti Kami di GOOGLE NEWS

Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Exit mobile version