Bekasi – Praktik pungutan liar (pungli) di kawasan Taman Plaza Patriot Candrabhaga, Kota Bekasi, kian benderang setelah sejumlah pedagang mulai berani membuka suara.
Seorang pedagang berinisial AG membeberkan bahwa penarikan uang dari para Pedagang Kaki Lima (PKL) di lokasi tersebut bukan sekadar untuk retribusi kebersihan, melainkan tarif sewa lapak dan jaminan keamanan yang dipatok dengan nominal fantastis.
AG mengungkapkan, besaran uang yang dipungut dari para pedagang bervariasi mulai dari Rp500.000, Rp700.000, Rp1.000.000, hingga Rp2.000.000 per bulan.
“Soal klarifikasi yang tidak ada pungutan itu boong, itu direkayasa. Bener itu bayar, ada yang per bulan Rp2 juta, ada yang cuman minta cari lapak Rp500 ribu, Rp700 ribu, Rp1 juta,” ujar AG, Selasa (25/8/2026) kepada Gobekasi.id.
Mencuat Nama “Cimot” dan Dugaan Keterlibatan Oknum
Dalam kesaksiannya, nama seorang oknum berinisial “Cimot” muncul sebagai pihak yang diduga mengeksekusi penarikan uang sewa di lapangan.
Menurut keterangan saksi, oknum berperawakan besar tersebut diduga berkoordinasi dengan oknum aparat Satpol PP serta oknum dari pihak PKL dalam membagi uang hasil pungli tersebut.
Para pedagang mengaku pasrah membayar nominal tinggi dengan iming-iming jaminan keamanan agar tetap bisa menggelar lapak di kawasan utama Plaza Patriot Candrabhaga.
Namun, pasca-penertiban dan sorotan langsung dari Wali Kota Bekasi, para oknum tersebut justru lepas tanggung jawab.
Dugaan Intimidasi dan Pengondisian Klarifikasi
Pasca-viralnya penertiban PKL di Plaza Patriot, kawasan tersebut mendadak sepi dari aktivitas pedagang.
AG menyebut kondisi ini terjadi bukan semata-mata karena larangan dagang, melainkan adanya arahan dari para oknum agar para pedagang meliburkan diri sementara waktu.
Langkah meliburkan pedagang diduga dilakukan untuk menutup-nutupi jejak transaksi dan menghindari pemeriksaan atau pertanyaan dari pihak berwajib.
Para pedagang diintimidasi agar memberikan klarifikasi palsu dengan mengaku tidak pernah menyetorkan uang sewa lapak.
“Saudara aku yang jualan di sana sekarang disuruh libur semua instruksinya, takut ada yang tanya-tanya soal bayar. Disuruh bilang jangan ngaku kalau bayar. Biasalah emang itu yang terjadi, mereka yang bayar enggak boleh jualan dulu katanya sampai satu minggu biar oknum-oknum ini aman kalau enggak ada bukti di lapangan,” ungkap AG.
Harapan Pedagang Kepada Pemkot Bekasi
Para pedagang yang telah terlanjur mengeluarkan uang dalam jumlah besar merasa sangat dirugikan atas situasi ini. Selain kehilangan modal dan tempat mata pencaharian, mereka juga dihinggapi ketakutan akibat tekanan dari oknum pencari keuntungan pribadi.
Mewakili pedagang kecil yang terdampak, AG berharap Wali Kota Bekasi dapat menindak tegas para oknum utama yang bermain di balik layar, tanpa harus mematikan mata pencaharian masyarakat kecil yang berniat jujur mencari nafkah.
“Aku kasihan aja saudara aku itu pada bayar tapi justru setelah ini lepas tanggung jawabnya. Kalau bisa Pak Wali Kota bilang jangan dilarang pedagangnya, kasihan mereka juga cari nafkah. Karena enggak semua Satpol PP jalanin tugas bener, ada sebagian mereka lagi cari cara supaya masalah ini bisa tetep aman,” pungkasnya.
Ikuti Kami di GOOGLE NEWS
Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.