Site icon Go Bekasi

Pimpin Rombongan Kunker, Ansory Siregar Soroti Efektivitas Perlindungan Sosial di Bekasi

Bekasi - Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asda I) Kota Bekasi Lintong Dianto Putra, serta Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi Robert TP Siagian menerima kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI ke Sentra Terpadu Pangudi Luhur di Kota Bekasi pada Kamis (17/9/2026).

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asda I) Kota Bekasi Lintong Dianto Putra, serta Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi Robert TP Siagian menerima kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI ke Sentra Terpadu Pangudi Luhur di Kota Bekasi pada Kamis (17/9/2026). Foto: Ist/Gobekasi.id.

Bekasi – Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melaksanakan kunjungan kerja reses ke Sentra Terpadu Pangudi Luhur di Kota Bekasi pada Kamis (17/9/2026).

Agenda strategis ini bertujuan memantau secara langsung pelaksanaan program kesejahteraan sosial di lapangan.

Selain itu, kunjungan tersebut dimanfaatkan untuk menghimpun masukan komprehensif terkait peningkatan kualitas pelayanan sosial serta efektivitas penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat penerima manfaat.

Rombongan kunjungan kerja dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI yang bertindak selaku Ketua Tim Kunker, H. Ansory Siregar.

Kedatangan para legislator pusat disambut oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asda I) Kota Bekasi Lintong Dianto Putra, serta Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi Robert TP Siagian bersama jajaran pejabat terkait.

Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang Kesejahteraan Sosial

Dalam sambutannya di lokasi acara, Ansory Siregar menjelaskan bahwa lawatan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI.

Kegiatan tersebut mengkaji sejauh mana implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dapat berjalan optimal di daerah.

Fokus pengawasan mencakup empat pilar utama, yakni aspek pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial, serta perlindungan sosial bagi warga rentan.

“Kunjungan ini bertujuan mengetahui sejauh mana pemenuhan hak-hak penerima manfaat serta pola pelayanan sosial yang dilaksanakan di Sentra Terpadu Pangudi Luhur,” ungkap Ansory saat menyampaikan arahannya di hadapan jajaran pemerintah daerah dan pengelola sentra.

Di samping itu, ia memaparkan dinamika alokasi anggaran sektor kesejahteraan negara.

Berdasarkan hasil pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP K/L) tahun anggaran 2027 hingga 31 Agustus 2026, pagu anggaran Kementerian Sosial RI ditetapkan mencapai Rp84.707.704.302.000.

Sorotan terhadap Penyaluran Bansos dan DTSEN

Salah satu substansi krusial yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah evaluasi penyaluran bantuan sosial sepanjang tahun 2026.

Komisi VIII DPR RI memberikan perhatian khusus terhadap ketepatan sasaran distribusi anggaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Para legislator menekankan pentingnya pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) secara konsisten. Validasi data yang akurat dinilai menjadi kunci utama agar subsidi dan bantuan pemerintah tidak salah sasaran.

Langkah tersebut mendapat dukungan penuh dari jajaran pemerintah daerah. Dinas Sosial Kota Bekasi terus mengoptimalkan implementasi DTSEN melalui proses verifikasi dan pemutakhiran data secara berkala dan berkelanjutan.

Apresiasi dan Penguatan Sinergi Lintas Pemerintahan

Kehadiran unsur Pemerintah Kota Bekasi dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam kegiatan tersebut memperkuat koordinasi lintas instansi.

Sinergi antara pusat dan daerah dianggap vital untuk menyukseskan program-program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial.

Menutup rangkaian kunjungan, Ansory Siregar memberikan apresiasi tinggi kepada para pengelola Sentra Terpadu Pangudi Luhur atas dedikasi mereka dalam menjalankan misi kemanusiaan. Ia mengingatkan pentingnya program pembinaan berkelanjutan bagi warga binaan.

“Pemberian kesempatan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan harus menjadi bagian dari upaya meningkatkan harkat dan martabat manusia serta membentuk generasi yang percaya diri, bertanggung jawab, mandiri, dan disiplin,” tegasnya.

Melalui kunjungan kerja ini, seluruh pemangku kepentingan berharap sinergi antara DPR RI, Kementerian Sosial, Pemprov Jawa Barat, dan Pemkot Bekasi semakin erat.

Kolaborasi yang solid diyakini mampu membuat program perlindungan, rehabilitasi, jaminan, dan pemberdayaan sosial berjalan efektif serta tepat sasaran.

Ikuti Kami di GOOGLE NEWS

Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Exit mobile version