Bekasi — Kalangan dunia usaha mendukung penuh rencana Wali Kota Bekasi Tri Adhianto untuk mulai berkantor di lingkungan Rukun Warga (RW) pada Januari 2027.
Langkah terobosan ini dinilai sanggup mempercepat pemerataan pembangunan sekaligus memastikan alokasi dana program Lingkar Keren sebesar Rp 100 juta per RW berdaya guna bagi warga.
Ketua Kadin Kota Bekasi, Qadar Ruslan Siregar, menilai kehadiran orang nomor satu di Kota Bekasi tersebut di tengah warga menjadi momentum krusial.
Selain melihat dinamika pembangunan secara riil, kepala daerah dapat menyerap aspirasi dan menggali potensi ekonomi lokal yang selama ini belum tergarap optimal.
Qadar menegaskan bahwa setiap program pembangunan wajib memberikan dampak nyata bagi perekonomian warga. Salah satunya lewat pembukaan peluang usaha baru dan penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di tingkat tapak.
“Kami mendukung penuh Wali Kota berkantor di RW. Pemerintah harus melihat langsung potensi dan persoalan di lingkungan, sebab di sanalah banyak UMKM dan usaha kecil berjuang untuk tumbuh,” ujar Ruslan pada Senin (21/9/2026).
Soroti Efektivitas Program Lingkar Keren
Ruslan turut menyoroti pemanfaatan anggaran program Lingkar Keren yang kini mulai memasuki tahun kedua pelaksanaan.
Pihaknya mendorong agar alokasi Rp 100 juta per RW tidak sekadar berfokus pada pembangunan fisik semata, melainkan juga menyasar sektor pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Rp 100 juta per RW melalui Lingkar Keren harus bisa menjadi pemantik ekonomi lokal,” tutur Pria yang akrab disapa QRS ini.
Kadin mendorong agar pemberdayaan UMKM, pemanfaatan produk lokal, dan keterlibatan pelaku usaha menjadi bagian dari ekosistem pembangunan.
“Uang pembangunan harus memberi manfaat sebesar mungkin bagi warga dan menggerakkan usaha di wilayahnya,” katanya.
Ia menegaskan bahwa Kadin Kota Bekasi siap menjalin kolaborasi strategis dengan pemerintah daerah. Sinergi ini bertujuan memperluas keterlibatan dunia usaha dalam memacu pendapatan masyarakat lokal.
“Jangan sampai lingkungan sudah dibangun, tetapi ekonomi warganya tetap jalan di tempat. KADIN siap bersinergi agar pemerataan pembangunan juga berarti pemerataan kesempatan usaha dan peningkatan pendapatan masyarakat,” ucap Ruslan
Pertajam Evaluasi Kebijakan Pembangunan
Sebelumnya, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengungkapkan gagasannya untuk berkantor langsung di RW mulai Januari 2027.
Melalui agenda ini, Tri ingin berinteraksi secara intensif dengan warga dan pengurus kewilayahan demi memetakan persoalan lingkungan secara langsung.
Langkah ini juga menjadi instrumen evaluasi lapangan untuk mengukur efektivitas distribusi dana Lingkar Keren.
Pemerintah daerah ingin memantau ketercapaian program, hasil fisik yang dirasakan warga, serta hambatan yang masih memerlukan intervensi lanjutan.
Melalui pendekatan turun langsung ke masyarakat ini, arah pembangunan di tingkat RW diharapkan kian presisi. Aspirasi berbasis kebutuhan riil warga diposisikan sebagai fondasi utama penentuan prioritas kebijakan Kota Bekasi ke depan.
Ikuti Kami di GOOGLE NEWS
Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.