Bekasi – Rencana pengalihan status pengelolaan Jalan Inspeksi Kalimalang dari Pemerintah Kabupaten Bekasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus dimatangkan.
Langkah strategis ini dinilai tidak hanya sekadar penyerahan kewenangan pemeliharaan, melainkan taktik jitu untuk melakukan efisiensi anggaran daerah.
Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kabupaten Bekasi, Henri Lincoln, menjelaskan bahwa dengan beralihnya kewenangan tersebut, pos anggaran perawatan yang selama ini tersedot untuk Kalimalang dapat dialihkan sepenuhnya untuk menggenjot pembangunan infrastruktur di tingkat lokal.
“Anggaran yang dialokasikan untuk Kalimalang bisa dialihkan untuk pembangunan jalan kabupaten penghubung di wilayah kecamatan,” ungkap Henri, Sabtu (26/09/2026).
Respons Legislatif dan Koordinasi Lanjutan
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ade Sukron, membenarkan bahwa wacana pengalihan pengelolaan ruas jalan strategis tersebut telah masuk ke dalam meja pembahasan legislatif.
Ia memastikan proses transisi ini tidak akan menghentikan proyek-proyek pemeliharaan yang saat ini sedang berjalan di lapangan.
“Memang baru usulan dalam rangka efisiensi anggaran. Apabila diterima, kami tetap berkoordinasi dengan Pemprov Jabar terkait keluhan masyarakat, terutama saat musim hujan dan kemacetan,” jelas Ade.
Melalui skema pengalihan ini, Pemkab Bekasi berharap penanganan infrastruktur jalan di berbagai pelosok kecamatan dapat lebih optimal, sementara penanganan jalur utama Inspeksi Kalimalang mendapat sokongan pendanaan yang lebih kuat dari tingkat provinsi.
Ikuti Kami di GOOGLE NEWS
Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.