Kabupaten Bekasi – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi menyatakan dukungan penuh terhadap penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kawasan Aglomerasi (RIPKA) Jakarta, mengingat posisi Kabupaten Bekasi yang strategis dalam kebijakan aglomerasi wilayah.
Hal itu disampaikan Plh Sekda Kabupaten Bekasi, Ida Farida, saat menghadiri Kick-Off Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang RIPKA Jakarta di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Kamis (28/8/2025).
Kawasan aglomerasi tersebut meliputi DKI Jakarta, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Cianjur, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Bogor, Kota Tangerang, serta Kota Tangerang Selatan.
“Pemkab Bekasi sangat mendukung rencana ini karena memang Kabupaten Bekasi merupakan bagian dari kebijakan aglomerasi,” kata Ida.
Menurutnya, Pemkab Bekasi akan memberikan dukungan melalui tiga aspek utama, yakni kerja sama lintas wilayah, dukungan anggaran yang proporsional, serta penguatan kewenangan daerah. Langkah tersebut akan terus disinergikan dengan pemerintah pusat maupun daerah lain di kawasan aglomerasi.
Ida menambahkan, rencana ini tidak hanya berkaitan dengan tata kelola transportasi, tetapi juga pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Sebagai pusat industri dan kawasan penyangga utama DKI Jakarta, Kabupaten Bekasi diyakini akan diuntungkan dari integrasi kebijakan ini, terutama dalam hal peningkatan konektivitas, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan daya saing daerah.
“Adanya aglomerasi ini juga mendukung semua tatanan, bukan hanya transportasi, tapi juga sosial-ekonomi bagi masyarakat Kabupaten Bekasi. Mudah-mudahan hal ini bisa selesai sesuai target pada Februari 2026,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudi, menegaskan bahwa penyusunan RIPKA Jakarta merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menyiapkan arah pembangunan Indonesia ke depan.
“DKI Jakarta dan sekitarnya memiliki peran vital sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus pusat perdagangan nasional, sehingga perencanaan yang matang sangat diperlukan agar wilayah ini tetap menjadi motor penggerak pembangunan nasional,” tegasnya.
