Kabupaten Bekasi – Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, memastikan seleksi terbuka atau open bidding untuk jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi akan dimulai pada Oktober 2025. Proses ini ditargetkan rampung pada akhir tahun sehingga Sekda definitif bisa segera dilantik.
“Open bidding Sekda kami targetkan Oktober ini, dan dipastikan selesai akhir tahun,” ujar Ade usai melantik Penjabat (Pj) Sekda Kabupaten Bekasi, Ida Farida, di Gedung Bupati, Senin (15/9/2025).
Menurut Ade, mekanisme seleksi terbuka menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, transparan, dan akuntabel. Ia menegaskan, tidak ada pihak yang akan ditutup aksesnya untuk ikut serta selama memenuhi persyaratan.
“Yang terpenting, Sekda nanti harus punya kapabilitas manajerial, pemahaman birokrasi, serta komitmen penuh terhadap visi-misi pembangunan Kabupaten Bekasi,” tegasnya.
Empat Pejabat Eselon II Minat Ikut Seleksi
Sejauh ini, empat pejabat eselon II telah menyatakan minat mengikuti seleksi terbuka Sekda, yakni Ani Gustini, Asisten Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan. Carwinda, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Kemudian, Hasan Basri, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM dan Endin Samsudin, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM.
Ade menegaskan, jabatan Sekda sangat strategis karena berfungsi sebagai motor penggerak birokrasi dan koordinator lintas perangkat daerah.
“Sekda itu ibarat mesin utama dalam pemerintahan. Kalau mesinnya berjalan baik, pelayanan publik dan pembangunan juga bisa lebih cepat,” kata Ade.
Penunjukan Pj Sekda untuk Jaga Stabilitas
Terkait pelantikan Ida Farida sebagai Pj Sekda, Ade menekankan langkah ini semata untuk menjaga stabilitas birokrasi agar tidak terjadi kekosongan jabatan.
“Sebelum Sekda definitif ditetapkan, ada penjabat yang mengisi sementara. Begitu seleksi selesai dan ada keputusan final, barulah Sekda definitif dilantik,” jelas Ade.
DPRD: Sekda adalah ‘Panglima’
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ade Sukron Anas, menegaskan pentingnya peran Sekda sebagai penghubung komunikasi antara eksekutif dan legislatif. Menurutnya, sinergi yang baik akan menentukan kelancaran perumusan hingga implementasi kebijakan daerah.
“Komunikasi menjadi kunci agar kebijakan yang dirumuskan Bupati bisa dijalankan dengan baik oleh OPD. Dengan adanya Sekda, koordinasi di level birokrasi akan lebih mudah dan terarah,” ujarnya.
Ia menambahkan, salah satu catatan evaluasi APBD 2024 adalah lemahnya perencanaan. Karena itu, DPRD berharap Sekda ke depan mampu menyusun program yang matang, sinkron antar-perangkat daerah, dan selaras dengan visi Bupati.
“Contohnya, tahun lalu ada efisiensi Rp400 miliar, tapi pemerintahan tetap berjalan. Ke depan, jangan sampai ada kegiatan seremonial yang tidak berdampak langsung bagi masyarakat,” ucap Sukron.
DPRD juga menekankan bahwa pembahasan APBD 2025 harus difokuskan pada kebutuhan dasar masyarakat.
“Kami ingin penganggaran tahun depan lebih difokuskan pada pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ketahanan pangan. Jika sajian ke DPRD sudah matang sejak awal, pembahasan bisa lebih cepat dan fokus pada target yang jelas,” pungkasnya.
Ikuti Kami di GOOGLE NEWS
Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
