Kabupaten Bekasi — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti proses seleksi terbuka jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi yang kini tengah berlangsung.
Lembaga antirasuah itu mengingatkan agar prosesnya berjalan transparan, berintegritas, dan bebas dari konflik kepentingan.
“KPK terus mendorong agar proses seleksi jabatan ASN di pemerintah daerah dapat dilaksanakan secara transparan, bebas dari konflik kepentingan, serta berintegritas,” tegas Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Selasa (14/10/2025).
Menurut Budi, seleksi pejabat yang dilakukan secara bersih dan objektif akan menutup peluang praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di tubuh birokrasi daerah.
Ia juga memastikan bahwa KPK akan melakukan monitoring ketat terhadap tahapan seleksi tersebut melalui sistem Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP).
“Capaian MCSP seluruh pemda, termasuk Kabupaten Bekasi, dapat diakses masyarakat secara terbuka melalui situs jaga.id,” ujarnya.
Isu Nepotisme Bayangi Seleksi Sekda
Meski tahapan pendaftaran seleksi Sekda Bekasi telah dibuka sejak 3–17 Oktober 2025, minat pendaftar dikabarkan masih sangat minim.
Namun, dari sejumlah nama yang muncul, Kepala BKPSDM Kabupaten Bekasi, Endin Samsudin, disebut-sebut sebagai kandidat terkuat.
Sumber internal birokrasi menyebut, Endin memiliki kedekatan personal dengan keluarga besar Bupati Bekasi, sehingga menimbulkan dugaan potensi nepotisme dan konflik kepentingan dalam proses seleksi.
Selain itu, persyaratan seleksi yang ditetapkan panitia juga dinilai terlalu berat dan bisa membatasi peluang calon lain.
Beberapa di antaranya adalah harus menjabat jabatan pimpinan tinggi pratama minimal dua tahun dan pernah menduduki dua jabatan berbeda, serta wajib mendapat rekomendasi pejabat pembina kepegawaian bagi peserta dari dalam maupun luar Pemkab Bekasi.
KPK Awasi Ketat – Publik Diminta Aktif Pantau
KPK menegaskan akan turun langsung mengawasi proses seleksi, memastikan tidak ada intervensi politik maupun permainan kekuasaan.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi pencegahan agar proses pengisian jabatan tinggi daerah benar-benar menghasilkan pejabat profesional dan berintegritas.
Publik pun diimbau ikut memantau jalannya seleksi melalui kanal transparansi seperti jaga.id dan kanal informasi resmi Pemkab Bekasi.
“Kami berharap masyarakat turut mengawasi agar proses seleksi ini tidak tercemar praktik KKN,” tegas Budi.
Ikuti Kami di GOOGLE NEWS
Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
