Kota Bekasi – Pernyataan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, yang menyinggung soal praktik jual beli jabatan di Kota Bekasi, memicu polemik baru di kalangan publik dan elite politik daerah.
Padahal, menurut sejumlah pihak, pernyataan itu bukan ditujukan untuk pemerintah kota saat ini di bawah kepemimpinan Wali Kota Tri Adhianto, melainkan merujuk pada kasus lama yang telah berkekuatan hukum tetap.
Salah satu yang menyoroti persoalan ini ialah Ricky Tambunan, Ketua Dewan Pembina Yayasan Marhaen Sejahtera Indonesia (YAMSI). Ia menilai, tafsir liar terhadap ucapan Menkeu Purbaya telah melenceng jauh dari konteks sebenarnya.
“Purbaya itu bukan pejabat intelijen atau pengamat politik. Ia seorang ekonom dan pejabat keuangan negara. Tentu ia bicara berdasarkan fakta yang sudah divonis, bukan sedang menganalisis hal yang belum terjadi,” ujar Ricky kepada wartawan, Senin (14/10/2025).
Konteks Pernyataan yang Dipelintir
Ricky menjelaskan, pernyataan Purbaya seharusnya dibaca dalam konteks sejarah Kota Bekasi yang memang pernah diguncang kasus jual beli jabatan. Kasus itu menyeret mantan Wali Kota Rahmat Effendi (Pepen) yang kini telah divonis bersalah oleh pengadilan tipikor.
“Publik tahu, Wali Kota sebelumnya memang terlibat kasus jual beli jabatan dan proyek. Jadi sangat mungkin Purbaya mengingatkan hal itu, karena kasus tersebut masih segar dalam ingatan publik,” kata Ricky.
Menurutnya, banyak pihak justru keliru menafsirkan pernyataan Purbaya seolah ditujukan kepada Tri Adhianto.
“Itu salah besar. Mana berani seorang menteri menuduh hal yang belum terbukti. Purbaya bukan pejabat sembarangan yang menyebar isu. Dia bicara soal kinerja keuangan dan tata kelola pemerintahan yang bersih,” tegas Ricky.
Imbauan untuk Tri Adhianto
Ricky juga menyarankan agar Wali Kota Tri Adhianto tidak terpancing dengan spekulasi yang berkembang. Ia menilai, isu ini sengaja dipelintir oleh pihak-pihak tertentu yang tidak senang dengan kepemimpinan Tri.
“Saya menganjurkan Wali Kota jangan terprovokasi. Fokus saja bekerja untuk warga Kota Bekasi. Biarkan masyarakat yang menilai,” ujarnya.
Ricky menambahkan, publik seharusnya lebih cermat dalam membaca pernyataan pejabat negara, terutama yang berkaitan dengan evaluasi kebijakan publik.
“Purbaya itu bukan penyebar isu. Dia ingin ekonomi daerah berjalan baik dan tata kelola pemerintahan semakin bersih. Jangan dipelintir seolah-olah sedang menyerang pemerintah kota yang sekarang,” katanya menegaskan.
Catatan Redaksi
Pernyataan Menkeu Purbaya sebelumnya muncul dalam forum ekonomi regional yang membahas tata kelola keuangan daerah. Ia sempat menyinggung praktik jual beli jabatan di sejumlah daerah, termasuk Bekasi, sebagai contoh buruk yang perlu dihindari dalam reformasi birokrasi. Namun, tidak ada pernyataan eksplisit yang menyinggung pemerintahan saat ini.
Ikuti Kami di GOOGLE NEWS
Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
