Kota Bekasi – Di jagat media sosial Bekasi, lini masa beberapa hari terakhir dipenuhi suara yang nyaring — bukan dari warga, tapi dari para pendukung dan buzzer Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto. Mereka sibuk membela sang wali kota dengan serangan balasan terhadap para pengkritik. Namun, isi argumen mereka lebih sering kosong ketimbang berisi.
“Alih-alih memberi klarifikasi berbasis data, mereka justru berisik tanpa isi,” ujar Ketua Forum Mahasiswa Bekasi (Formabes), Wahyu, dalam pernyataannya, Senin (27/10/2025).
Menurut Wahyu, reaksi emosional para pembela Tri bukanlah tanda keberanian, melainkan cermin kepanikan sang wali kota menghadapi fakta-fakta yang mulai muncul ke permukaan.
“Kalau memang ada jual beli jabatan, mana kuitansinya?” tanya AJ, pendukung Tri di media massa dengan nada menantang.
Wahyu menilai respons semacam itu bukan pembelaan, tapi cara murahan menutupi aroma busuk di balik panggung kekuasaan.
“Yang kita saksikan adalah peternakan buzzer—sibuk memproduksi noise, bukan argumen. Mereka tidak siap menghadapi investigasi berbasis fakta,” kata Wahyu yang menurutnya wali kota mempunyai hak lobi dalam dugaan jual beli jabatan.
Jejak Lama, Pola Lama
Formabes menegaskan, tudingan praktik jual beli jabatan bukan kabar burung. Wahyu mengutip pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada 2022 yang pernah menyinggung praktik serupa di Kota Bekasi berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Indikasi itu, kata Wahyu, kini semakin nyata. Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 menunjukkan skor integritas Pemerintah Kota Bekasi merosot tajam menjadi 63,26 poin, turun lima poin dibandingkan tahun sebelumnya.
“Angka ini bukan sekadar statistik, Ini peringatan keras bahwa tata kelola pemerintahan Kota Bekasi sudah masuk zona merah. Sebuah alarm moral yang seharusnya membuat pejabat terbangun—bukan malah menutup telinga,” tegas Wahyu.
Wahyu menuding akar kebusukan birokrasi Bekasi bermula dari masa transisi kekuasaan antara mantan Wali Kota Rahmat Effendi dan Tri Adhianto. Pergantian kepemimpinan yang semestinya menjadi momentum perbaikan justru berubah menjadi lahan subur bagi praktik transaksional dan nepotisme.
“Alih-alih membenahi warisan masalah, Tri justru melanjutkan pola lama dengan kemasan baru,” ujarnya.
Mutasi Tengah Malam dan Nepotisme Kekuasaan
Menurut catatan Formabes, saat menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Bekasi) pada 2022, Tri mengobarkan gelombang mutasi besar-besaran. Sebanyak 324 pejabat ASN dirotasi tanpa melalui prosedur assessment yang transparan dan tanpa dasar hukum yang jelas.
Namun, puncak anomali, kata Wahyu, terjadi sehari sebelum masa jabatan Tri berakhir, tepatnya 20 November 2023. Bukannya menutup masa jabatan dengan elegan, Tri justru menandatangani mutasi 16 pejabat di tengah malam.
“Di antara nama-nama itu, ada adik kandungnya, Satia, yang menjabat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), serta adik iparnya, Solihin, yang diangkat menjadi Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA),” ungkap Wahyu.
“Kalau ini bukan penyalahgunaan wewenang, lalu apa namanya?” ujarnya retoris.
Seleksi atau Tipu-tipu?
Formabes juga mencium kejanggalan dalam proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) yang tengah berlangsung. Wahyu menyebut, nama-nama calon yang “pasti lolos” sudah lebih dulu beredar di publik sebelum seleksi selesai.
“Kalau hasilnya sudah bocor sebelum ujian selesai, itu bukan seleksi—itu tipu-tipu,” ujarnya.
Menurutnya, pola yang kini terjadi hanyalah repetisi modus lama.
“Dulu lewat mutasi, sekarang lewat seleksi. Tapi intinya sama—jabatan dijadikan komoditas kekuasaan,” kata Wahyu.
Ia menyebut fenomena itu sebagai strategi klasik penguasa yang kehilangan integritas: mengganti istilah, tapi mempertahankan praktik busuk di baliknya.
“Mereka bicara assessment, tapi yang bekerja adalah transaksi,” pungkasnya.
Nada keras dan sindiran tajam dari Formabes menambah panjang daftar kritik terhadap Tri Adhianto dalam beberapa pekan terakhir.
Di tengah menurunnya skor integritas dan derasnya tudingan jual beli jabatan, pemerintahan Bekasi kini tampak berdiri di antara dua jurang: krisis kepercayaan publik dan bayang-bayang penyelidikan lembaga antikorupsi.
Pemkot Bekasi Membantah
Pemerintah Kota Bekasi membantah seluruh tudingan. Sekretaris Daerah Kota Bekasi, Junaedi pada pekan kemarin menegaskan bahwa isu jual beli jabatan tidak berdasar dan tidak pernah terjadi di lingkungan Pemkot, baik pada masa kini maupun masa lalu.
“Buktinya apa jual beli? Kan enggak ada, itu kan kata orang. Itu juga sudah menjadi perintah dari Wali Kota: tidak ada jual beli jabatan. Kami tidak pernah tahu dan tidak pernah melakukan hal seperti itu,” kata Junaedi.
Selain membantah tuduhan jual beli jabatan, Junaedi juga menepis kabar soal dana endapan milik Pemkot Bekasi yang disebut-sebut disimpan dalam bentuk deposito.
Ia memastikan seluruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dikelola sesuai ketentuan dan diawasi ketat oleh sistem keuangan pemerintah.
“(Dana APBD) tidak ada yang didepositokan. Tidak sembarang bisa deposito. Bohong kalau ada Rp1 triliun dana endapan, itu berbahaya,” tegasnya.
Ia menambahkan, Pemkot Bekasi berkomitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Menurutnya, tuduhan tanpa dasar hanya akan menyesatkan publik dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Krisis Kepercayaan yang Menganga
Di tengah saling bantah dan adu klaim ini, publik Bekasi justru dihadapkan pada kenyataan lain: menurunnya skor integritas dan memburuknya citra birokrasi.
Sementara Tri Adhianto sibuk menepis isu dengan nada menantang, para buzzer terus menyerang kritik dengan narasi loyalitas.
Namun, di balik semua kegaduhan itu, pertanyaan dasarnya tetap menggantung: Apakah praktik jual beli jabatan benar-benar hanya rumor, atau sekadar rahasia umum yang belum sempat terbukti?
Ikuti Kami di GOOGLE NEWS
Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
