Bekasi  

Omon-Omon Target PAD Wisata Air Kalimalang

Kota Bekasi - Kawasan Kalimalang yang akan disulap menjadi wisata air di Kawasan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jumat (22/8). Septian/Gobekasi.id
Kawasan Kalimalang yang akan disulap menjadi wisata air di Kawasan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jumat (22/8/2025). Septian/Gobekasi.id

Kota Bekasi – Pembangunan Wisata Air Kalimalang yang dikelola PT Mitra Patriot kian memantik tanda tanya. Di atas kertas, kawasan ini digadang-gadang sebagai mesin baru Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi. Namun, di balik euforia pembangunan fisik, angka-angka yang menopang proyek ambisius itu justru keropos.

Di sebuah warung kecil, Mulyadi, Ketua Forum Komunikasi Intelektual Muda Indonesia (Forkim), membuka map berisi salinan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2025 milik PT Mitra Patriot—BUMD pengelola proyek.

Ia menunjuk baris proyeksi pendapatan yang tercetak tebal: 2 hingga 3 miliar rupiah per tahun. “Kalau hitungan kasarnya saja tidak masuk akal, bagaimana proyek ini bisa hidup?” katanya kepada Gobekasi.id.

Kalkulator Sederhana yang Menggelitik

Mulyadi bukan ekonom, tapi kalkulasinya membuat banyak pihak mengernyitkan dahi. Ia memulai dengan variabel paling dasar: jumlah pengunjung.

“Asumsikan optimistis: 100 orang per hari,” ujarnya. Dengan tarif Rp10 ribu, sektor tiket hanya menghasilkan sekitar Rp365 juta setahun.

Parkir motor—yang biasanya menjadi penyumbang besar di area wisata publik—juga dipukul rata dengan nilai serupa: Rp365 juta. Dua sektor utama itu bahkan belum mencapai Rp800 juta.

Ia lalu membuka lembar berikutnya, berisi perhitungan kontribusi UMKM. Di desain awal tidak jelas berapa luas dan bagunan semi permanen disana.

Namun, jika saja terdapat 20 bangunan semi permanen untuk pelaku usaha kecil. Jika masing-masing disewa Rp10 juta per tahun, pemasukan hanya Rp200 juta.

Terakhir, event tahunan yang disebut sebagai “amunisi promosi sekaligus pemasukan”. Dengan asumsi 10 event, masing-masing Rp20 juta, nilainya pun hanya Rp200 juta.

Jika ditotal, seluruh pendapatan kotor baru mencapai Rp1,13 miliar.
“Dan itu bruto. Belum dipotong operasional, keamanan, kebersihan, listrik, air, dan biaya pemeliharaan aset,” ujar Mulyadi.

Ia menyimpulkan proyeksi 2-3 miliar rupiah yang tercantum dalam RKAP “lebih mirip harapan daripada hitungan bisnis.”

Euforia yang Menutupi Kajian

Jika menelusuri sejumlah dokumen pendukung proyek ini. Dalam beberapa presentasi internal, keyakinan PT Mitra Patriot tampak berangkat dari asumsi lonjakan pengunjung yang agresif, tanpa kajian terukur mengenai pola rekreasi warga Bekasi, daya tarik unik, maupun daya saing dengan ruang publik gratis di sekitar.

Sejumlah aktivis menyebut proyek ini “lahir dengan optimisme tanpa fondasi”. Di balik klaim PAD besar, tak ditemukan rencana bisnis yang memadai untuk memaksimalkan pendapatan non-tiket—padahal itu merupakan sumber utama pemasukan wisata modern.

“Kalau modelnya hanya tiket, parkir, dan sewa kios, apa bedanya dengan taman kota yang dipagari?” celetus Mulyadi.

Kalimalang: Ruang Publik yang Dipaksa Menjadi Mesin PAD

Sejak awal, Kalimalang memiliki karakter sebagai ruang terbuka hijau memanjang yang sudah lama menjadi titik kumpul warga. Beberapa pemerhati kota menyebut bahwa memaksakan kawasan seperti ini menjadi pusat komersial justru berpotensi merusak nilai sosialnya.

“Warga datang ke Kalimalang untuk berjalan, duduk, menikmati ruang terbuka—bukan untuk membayar tiket masuk,” kata Mulyadi. Ia menilai proyek ini lebih cocok dikelola sebagai ruang publik premium, bukan basis PAD.

Ia juga mempertanyakan mengapa BUMD mengejar pendapatan jangka pendek, alih-alih memperluas fungsi sosial kawasan.

“Ini bukan Ancol. Tidak bisa diperlakukan sebagai komoditas,” katanya.

Benih Proyek Gagal?

Sejumlah pejabat pemerintah daerah mungkin sudah menyadari tidak adanya potensi PAD dala sektor Wisata Air Kalimalang di Bekasi.

Sebab, Bekasi sebelumnya sudah memulai proyek ambisi tersebut pada era Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Kini, lokasi pembangunannya dirayapi rerumputan yang tinggi.

Tanpa koreksi dini, proyek seperti ini rawan menjadi beban anggaran jangka panjang. Sejumlah contoh di kota-kota lain menunjukkan pola serupa: target PAD terlalu tinggi, realisasi jauh di bawah, BUMD defisit, lalu pemerintah menyuntik modal lagi menggunakan APBD.

“Kalau ini terjadi, yang menanggung bukan PT Mitra Patriot, tapi warga Kota Bekasi,” kata Mulyadi.

Menanti Transparansi yang Tak Kunjung Datang

Desakan untuk membuka dokumen studi kelayakan, proyeksi keuangan, dan desain bisnis muncul dari banyak pihak. Namun hingga kini, PT Mitra Patriot belum mempublikasikan analisis komprehensif yang bisa diuji publik.

“Kalau memang benar menghasilkan 3 miliar per tahun, harusnya ada angka-angka pendukungnya. Kalau tidak ada, berarti kita sedang disuguhi omon-omon,” cetusnya.

Di tepi Kalimalang, pembangunan terus berjalan, menampilkan jargon optimisme. Namun di balik ambisi PAD, angka-angka yang tak nyambung seperti menghitung mundur sebuah bom waktu.

Yang kini menggantung adalah satu pertanyaan fundamental yang seharusnya dijawab pemerintah dan BUMD: Apakah Wisata Air Kalimalang ini benar-benar peluang PAD, atau hanya proyek prestise yang kelak menjadi beban warga?

Ikuti Kami di GOOGLE NEWS

Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *