Kota Bekasi – Menjelang tutup tahun anggaran, fenomena klasik kembali menghantui Pemkot Bekasi: progres fisik proyek melaju, tetapi uangnya macet di meja administrasi.
Beberapa proyek telah melampaui 60 persen pengerjaan, namun serapan anggaran justru tertahan di kisaran 20 persen—angka yang, bagi pemerintahan daerah, menandakan adanya persoalan struktural yang tak sederhana.
Wali Kota Bekasi Tri Adhianto terlihat gusar. Ia menyebut kondisi ini sebagai “disparitas yang tidak wajar” dan menginstruksikan dua dinas dengan serapan terburuk—DBMSDA serta Disperkimtan—untuk mempercepat pembayaran proyek.
“Tidak boleh ada anggaran yang mengendap,” tegas Tri, dikutip Rabu (10/12/2025).
Namun data hingga saat ini menunjukkan kenyataan yang lebih kompleks. Disperkimtan baru menyentuh serapan 32–33 persen, meski sejumlah proyek strategis mereka sudah berada di fase akhir pengerjaan.
Kepala Disperkimtan, Widayat Subroto Hardi, menawarkan penjelasan standar: keterlambatan terjadi karena hampir seluruh proyek baru masuk tahap pengajuan pencairan.
“Minggu kedua ini perkirakan semakin banyak pengajuan yang masuk,” katanya. Argumen yang biasanya muncul menjelang akhir tahun, ketika administrasi internal pemerintah mulai panik mengejar tenggat.
Namun persoalan serapan anggaran Pemkot Bekasi bukan sekadar soal “pengajuan yang menumpuk”.
Sumber Gobekasi mengakui adanya hambatan administratif berulang, mulai dari verifikasi berlapis, revisi dokumen kontrak, hingga ketergantungan pada proses pembebasan lahan—semuanya kerap selesai lebih lambat dari jadwal fisik di lapangan.
Beberapa proyek besar masih berjalan: pembangunan GOR terpadu, venue basket, gedung Pengadilan Agama, hingga SPAM Jatisari. Di meja Disperkimtan, sederet proyek ini dikejar agar selesai tepat waktu, sementara bagian administrasi tampak kewalahan merampungkan evaluasi pencairan.
Dalam rapat evaluasi bersama Komisi II DPRD Kota Bekasi, dinas diperintahkan mempercepat baik pekerjaan maupun pencairan. Namun percepatan ini tak serta-merta menjawab pertanyaan penting: mengapa jurang antara progres dan serapan selalu melebar hampir setiap tahun?
Target serapan anggaran tahun 2025 dipatok ambisius: 88–95 persen. Namun angka ini sebagian besar menggantung pada dua proyek raksasa—pembebasan lahan PSEL Bantargebang dan Flyover Bulak Kapal—yang masih menunggu penilaian KJPP. Artinya, sebagian besar anggaran tetap berada pada status “menunggu keputusan pihak lain”.
Kondisi ini memperlihatkan pola lama Pemkot Bekasi: belanja modal diburu waktu, tetapi proses administrasi dan perencanaan tidak pernah sepenuhnya siap sejak awal tahun. Akibatnya, uang daerah menumpuk di kas, sementara pembangunan berkejaran dengan kalender.
Dan, seperti biasa, publik hanya bisa berharap bahwa percepatan yang dijanjikan tak kembali berakhir pada skenario rutin: proyek selesai terburu-buru, administrasi menumpuk, dan sisa anggaran pada akhirnya “diserap” menjelang pergantian tahun.
Ikuti Kami di GOOGLE NEWS
Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
