Kabupaten Bekasi – Kabupaten Bekasi menempatkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu fondasi penting pembangunan sumber daya manusia.
Hingga akhir 2025, program strategis nasional ini telah menjangkau 90 desa di 23 kecamatan, dengan dukungan 188 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terdaftar sesuai ketentuan.
Capaian tersebut disampaikan Wakil Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja usai mengikuti Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Provinsi Jawa Barat yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Gedung Sate, Bandung, Rabu (17/12/2025).
Dengan jumlah penduduk mencapai 3,27 juta jiwa, Kabupaten Bekasi menjadi salah satu daerah dengan tantangan besar dalam implementasi MBG.
Populasi peserta didik yang signifikan—terdiri atas 71.025 siswa PAUD, 351.367 siswa SD, dan 137.632 siswa SMP—membuat program ini bukan sekadar agenda sosial, melainkan strategi jangka panjang untuk memperkuat kualitas generasi muda.
“Seluruh kecamatan di Kabupaten Bekasi sudah tercover MBG. Ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program strategis nasional yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat,” ujar Asep.
Data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi mencatat, hingga 2025, MBG telah menjangkau 66.209 siswa PAUD hingga SMP, atau sekitar 39,9 persen dari total sasaran siswa.
Program ini juga menyasar kelompok rentan di luar sekolah, yakni 5.770 balita, 1.139 ibu hamil, dan 1.290 ibu menyusui.
Namun, distribusi penerima manfaat di tiap jenjang pendidikan masih menunjukkan ketimpangan.
Capaian MBG baru menyentuh 2,58 persen siswa PAUD, 6,08 persen siswa SD, dan 31,25 persen siswa SMP. Pemerintah daerah menilai perbedaan ini dipengaruhi oleh kesiapan dapur SPPG, sistem distribusi, serta kompleksitas pelaksanaan di lapangan.
“Kami terus mendorong agar capaian ini meningkat seiring bertambahnya dapur SPPG dan penguatan sistem distribusi,” kata Asep.
Di balik capaian tersebut, pemerintah daerah mengakui masih terdapat sejumlah persoalan krusial. Mulai dari proses sertifikasi SLHS (Sanitasi Laik Higiene Sehat) yang belum rampung, pengelolaan limbah sisa makanan yang belum optimal, hingga ketersediaan bahan baku yang stabil dan terjangkau bagi dapur SPPG.
Pengawasan kualitas makanan menjadi perhatian tersendiri. Pemerintah Kabupaten Bekasi mengklaim telah melakukan pengawasan berlapis, mulai dari pengadaan bahan baku, proses pengolahan di dapur SPPG, hingga pendistribusian kepada penerima manfaat.
“Kualitas dan kuantitas makanan harus terjaga. Ini bukan sekadar bagi-bagi makanan, tapi investasi kesehatan jangka panjang,” ujar Asep.
Sebagai langkah perbaikan, pemerintah daerah mendorong percepatan sertifikasi SLHS melalui pelatihan bersama Dinas Kesehatan, memperkuat Satuan Tugas MBG, serta membangun jejaring dengan kelompok tani, kelompok ternak, BUMDes, dan pelaku usaha lokal.
Skema ini diharapkan mampu memperkuat rantai pasok sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat di tingkat lokal.
Partisipasi aktif Kabupaten Bekasi dalam rapat koordinasi tingkat provinsi ini menjadi sinyal bahwa MBG diposisikan sebagai program lintas sektor, bukan sekadar urusan pendidikan atau kesehatan semata.
Pemerintah daerah menilai keberhasilan MBG akan sangat menentukan kualitas generasi masa depan, sejalan dengan target nasional Indonesia Emas 2045.
“Program Makan Bergizi Gratis adalah investasi masa depan. Kami ingin memastikan anak-anak Kabupaten Bekasi tumbuh sehat dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik,” pungkas Asep Surya Atmaja.
Ikuti Kami di GOOGLE NEWS
Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
