Bekasi  

OTT Bupati Bekasi Mengguncang Relasi Politik di Jawa Barat

Kabupaten Bekasi - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Bersama Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dalam kegiatan Jaksa Mandiri Pangan di Tambun Utara, Kamis (22/5/2025).
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Bersama Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dalam kegiatan Jaksa Mandiri Pangan di Tambun Utara, Kamis (22/5/2025).

Kabupaten Bekasi – Operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi yang menjerat Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang tak hanya mengguncang pemerintahan daerah, tetapi juga memukul relasi politik di tingkat Provinsi Jawa Barat.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi secara terbuka mengakui memiliki kedekatan personal dengan Ade, namun menegaskan kasus dugaan suap proyek yang menimpa anak buahnya itu merupakan pelanggaran serius terhadap nilai kepatutan dan integritas yang selama ini ia tanamkan kepada para kepala daerah.

“Ini di luar prinsip yang selalu saya tekankan,” ujar Dedi, dikutip Minggu (21/12/2025). Ia menyebut peristiwa tersebut sebagai pengkhianatan terhadap komitmen pemerintahan bersih yang terus ia gaungkan sejak menjabat gubernur.

Kedekatan Dedi dan Ade terbangun melalui kerja sama intensif membenahi kawasan kumuh dan program normalisasi sungai di Kabupaten Bekasi.

Dalam sejumlah kesempatan, Dedi menilai Ade sebagai kepala daerah yang menunjukkan kepedulian terhadap isu lingkungan dan tata kota.

Namun penilaian itu runtuh seketika setelah KPK melakukan operasi senyap pada Kamis (18/12/2025), dan menetapkan Ade sebagai tersangka dugaan suap proyek.

Dedi mengklaim telah berulang kali mengingatkan Ade agar menjalankan pemerintahan secara lurus dan tidak menabrak aturan. Bahkan, kata dia, Ade sempat memberikan jaminan lisan bahwa roda pemerintahan di Bekasi berjalan tanpa praktik penyelewengan.

Fakta hukum yang kini terungkap, menurut Dedi, sepenuhnya berada di luar kendali dan nasihatnya sebagai pimpinan provinsi.

Kasus ini, bagi Dedi, bukan sekadar persoalan individu, melainkan alarm keras bagi seluruh aparatur sipil negara di Jawa Barat.

Ia menilai praktik korupsi di level kepala daerah berpotensi merusak kepercayaan publik sekaligus menghambat agenda pembangunan yang tengah dijalankan pemerintah provinsi.

Dedi pun mendesak para pejabat publik agar tidak mempermainkan jabatan dan menjaga konsistensi integritas.

“Jabatan itu amanah, bukan ruang kompromi,” kata dia.

Ia berharap kasus yang menimpa Bupati Bekasi menjadi pelajaran kolektif agar badai operasi tangkap tangan tidak kembali berulang dan mencederai pemerintahan daerah di Jawa Barat.

Ikuti Kami di GOOGLE NEWS

Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *