Bekasi — Kabar duka datang dari Bandung, Senin (12/1/2026) malam sekitar pukul 21.00 WIB. Mantan Bupati Bekasi Mochammad Djamhari wafat pada usia 82 tahun.
Nama itu mungkin terdengar jauh bagi generasi yang tumbuh di era digital Bekasi, namun bagi birokrasi dan elite lama Kabupaten Bekasi, Djamhari adalah salah satu tokoh yang mewarnai fase transisi paling menentukan dalam sejarah Bekasi modern.
Lahir pada 2 November 1943, Djamhari berangkat dari dunia militer sebelum dipilih menjadi Bupati Bekasi pada 1993. Pemilihannya berlangsung dalam rapat DPRD yang terkenal mulus pada 9 Oktober tahun itu.
Dari 45 suara yang diperebutkan tiga kandidat, Djamhari memperoleh 31 suara. Dua rivalnya, Kailani AR dan Nonon Sonthanie, masing-masing hanya mendapat 8 dan 6 suara.
Ketua DPRD saat itu, Abdul Manan, menyebut proses tersebut sebagai salah satu yang paling lancar dalam sejarah politik lokal Bekasi. Sebulan kemudian, 9 November 1993, Djamhari dilantik.
Di Tengah Arus Industri
Djamhari memimpin Bekasi pada saat tekanan industrialisasi tengah mencapai puncaknya. Kawasan tambak, lahan sawah, dan desa-desa penyangga Jakarta mulai tersapu gelombang pabrik, kawasan industri, dan permukiman satelit. Djamhari mencoba mengimbangi fenomena itu dengan gagasan “kembali ke desa”.
Ia melihat desa sebagai struktur sosial yang dapat menjadi penyangga bagi wilayah metropolitan Jakarta. Tapi realitas ekonomi bergerak lebih cepat dari gagasan pemerintah daerah. Industri menang; desa bertransformasi menjadi kawasan produksi.
Di bawah pemerintahannya pula status Kota Administratif Bekasi naik kelas menjadi kota otonom penuh pada 1996. Ironisnya, walikota administratif saat itu, Kailani AR — salah satu rivalnya dalam perebutan kursi bupati — justru menjadi walikota otonom pertama.
Tahun-Tahun Terakhir dan Reformasi
Menjelang akhir masa jabatannya, peta politik nasional berubah drastis. Krisis ekonomi meluluhlantakkan struktur lama, dan gelombang reformasi tidak hanya mengguncang Jakarta, tetapi juga menjalar ke daerah.
Di Bekasi, mahasiswa dan kelompok sipil yang tergabung dalam Persatuan Aksi Mahasiswa Reformasi Bekasi menuntut agar Djamhari mundur dengan tuduhan korupsi, kolusi, dan nepotisme — bahasa politik baru yang mengisi ruang publik pasca-Soeharto.
Seperti banyak pejabat orde baru di daerah lain, Djamhari pada akhirnya memilih jalan sunyi: mengajukan surat pengunduran diri kepada Gubernur Jawa Barat dan Menteri Dalam Negeri. Pada 9 November 1998, tepat lima tahun setelah ia dilantik, ia resmi digantikan Wikanda Darmawijaya.
Warisan yang Tertinggal
Nama Djamhari mungkin tidak menghiasi mural atau baliho di jalan-jalan utama, tetapi jejak kebijakannya membentuk wajah Bekasi hari ini: kota industri, kota urban, dan kota yang lebih banyak dihuni pekerja daripada petani — kota yang berlari mengikuti denyut ekonomi kawasan Jabodetabek.
Di Bandung, pada Senin malam itu, tokoh penting dalam sejarah administratif Kabupaten Bekasi berpulang. Dan Bekasi kehilangan salah satu saksi pertama transformasinya menjadi kota industri modern.
Ikuti Kami di GOOGLE NEWS
Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
