Bekasi  

Banjir Tahunan di Cikarang: Pemerintah Turun Tangan, Persoalan Lama Kembali Terulang

Kabupaten Bekasi - Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja memberikan bantuan kepada korban banjir di Kaliulu, Cikarang Selatan, Minggu (18/1/2026). Foto: Ist
Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja memberikan bantuan kepada korban banjir di Kaliulu, Cikarang Selatan, Minggu (18/1/2026). Foto: Ist

Kabupaten Bekasi – Air setinggi 20–40 sentimeter masih terlihat menggenangi sebagian permukiman di Kampung Kali Ulu, Kecamatan Cikarang Utara, ketika Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, tiba pada Minggu (18/1/2026) pagi.

Warga yang sejak malam berjibaku menyelamatkan perabot dan kendaraan tampak berhenti sejenak untuk melihat rombongan pemerintah daerah yang menyusuri lorong-lorong kampung menggunakan sepatu bot kuning.

Banjir di kawasan ini datang setelah hujan berintensitas tinggi mengguyur Kabupaten Bekasi hampir sehari penuh. Tak hanya menghambat aktivitas, banjir juga memaksa sebagian warga mengungsi sementara ke rumah kerabat.

“Saya ingin melihat langsung kondisi di lapangan dan memastikan warga terdampak dalam keadaan aman,” ujar Asep.

Dalam kunjungannya, Asep didampingi Kepala BPBD Kabupaten Bekasi, Muchlis, dan Camat Cikarang Utara, Enop Can. Setelah melihat kondisi di beberapa titik genangan, pemerintah langsung menyalurkan paket bantuan sembako kepada warga terdampak.

“Bantuan ini untuk meringankan kebutuhan dasar masyarakat,” kata Asep.

Tak Sekadar Genangan, Tetapi Persoalan Tata Ruang

Banjir di Cikarang bukan fenomena baru. Menurut pemetaan BPBD, wilayah ini termasuk zona rawan banjir sejak 2023 sebab berada pada cekungan drainase yang tersambung dengan saluran-saluran tua peninggalan era pengembangan industri awal tahun 2000-an.

Seiring ekspansi kawasan industri dan hunian kelas menengah, saluran mikro hingga makro di wilayah Cikarang Utara tak banyak mengalami pembaruan.

Persoalan banjir di Cikarang bukan hanya akibat hujan ekstrem. Ada masalah struktural dalam pola pembangunan. Banyak cluster baru, kawasan industri, dan pelebaran jalan tidak selalu diimbangi dengan sistem drainase yang proporsional.

Fenomena ini sejalan dengan temuan Dinas Sumber Daya Air Jawa Barat yang pada 2025 mencatat peningkatan titik genangan di kawasan Cikarang hingga 27 persen dibanding dua tahun sebelumnya.

Sementara volume limpasan air meningkat akibat berkurangnya area resapan di kawasan industri dan permukiman baru.

Respons Pemerintah: Siaga, Bantuan, dan Instruksi

Dalam peninjauannya, Asep menegaskan bahwa pemerintah daerah sudah menginstruksikan seluruh perangkat yang berkaitan dengan penanganan banjir untuk siaga.

“Saya sudah meminta BPBD dan perangkat daerah terkait untuk terus siaga dan memberikan penanganan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.

Namun langkah-langkah cepat ini baru masuk kategori respons darurat — evakuasi, bantuan pangan, hingga pemantauan. Di sisi mitigasi, pemerintah masih dituntut untuk menyiapkan strategi jangka menengah dan panjang agar banjir tidak menjadi ritual tahunan ketika musim hujan tiba.

Asep sendiri mengakui perlunya evaluasi struktural. Ia mengatakan pemerintah akan melakukan audit lapangan untuk menilai saluran makro, kondisi drainase, serta potensi penyempitan.

“Ke depan, kami akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan dalam penanganan banjir di wilayah rawan,” katanya.

Ikuti Kami di GOOGLE NEWS

Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

(Shyna S.V)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *