Kabupaten Bekasi – Pemerintah Kabupaten Bekasi mulai menggeser pendekatan penanganan tanggul dari pola darurat dan reaktif menuju perencanaan jangka panjang yang lebih terstruktur.
Pergeseran strategi ini dilakukan menyusul berulangnya banjir akibat tanggul jebol dan rusak di sejumlah wilayah, terutama kawasan hilir yang menjadi muara aliran air dari berbagai daerah.
Pelaksana Tugas Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja mengatakan, penanganan banjir tidak bisa lagi mengandalkan respons cepat saat bencana terjadi.
Menurut dia, pendekatan lama yang berfokus pada perbaikan darurat justru membuat persoalan banjir terus berulang setiap musim hujan.
“Penanganan tanggul tidak bisa lagi bersifat reaktif. Harus terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Kalau hanya menunggu rusak lalu diperbaiki, kita tidak akan pernah keluar dari siklus banjir,” kata Asep, Jumat (6/2/2026).
Ia mengungkapkan, saat ini terdapat sedikitnya 16 titik tanggul di Kabupaten Bekasi yang mengalami kerusakan dan jebol.
Kondisi tersebut dinilai sebagai peringatan serius bahwa sistem pengelolaan infrastruktur pengendali banjir perlu dibenahi secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, pengawasan, hingga pemeliharaan rutin.
Dalam strategi baru ini, Pemerintah Kabupaten Bekasi mendorong penguatan pengawasan daerah aliran sungai (DAS) serta pemeliharaan tanggul secara berkala.
Upaya tersebut ditujukan untuk mendeteksi potensi kerusakan sejak dini sebelum berkembang menjadi kegagalan konstruksi yang berdampak luas.
“Harapan kami, ke depan tidak ada lagi tanggul jebol yang merugikan masyarakat. Ini bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi bagaimana kita mengelola sungai dan tanggul dengan perencanaan jangka panjang,” ujar Asep.
Perubahan pendekatan ini juga ditandai dengan penguatan kolaborasi lintas pemerintahan. Pemkab Bekasi menggandeng Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta Balai Besar Wilayah Sungai agar penanganan tanggul tidak dilakukan secara parsial.
Menurut Asep, sinergi tersebut penting untuk memastikan pembangunan dan perbaikan tanggul berjalan sesuai standar teknis, sekaligus memperhitungkan daya dukung dan keberlanjutan lingkungan.
Ia menambahkan, perencanaan jangka panjang dinilai lebih efisien dibandingkan penanganan darurat yang kerap menyedot anggaran besar tanpa menyelesaikan akar persoalan.
“Kalau kita bisa mencegah dari awal, biaya sosial dan ekonomi akibat banjir bisa ditekan. Ini soal keselamatan warga dan keberlanjutan wilayah,” kata dia.
Dengan perubahan strategi ini, Pemerintah Kabupaten Bekasi berharap penanganan banjir tidak lagi bersifat reaktif, melainkan menjadi sistem mitigasi yang matang dan berkesinambungan untuk memberikan perlindungan jangka panjang bagi masyarakat, khususnya di wilayah rawan banjir.
Ikuti Kami di GOOGLE NEWS
Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
(Shyna S.V)
