Kota Bekasi — Peluncuran kembali layanan Bus Trans Bekasi Keren (Trans Beken) pada Selasa (10/2/2026), tak sepenuhnya berlangsung mulus.
Di saat Wali Kota Bekasi Tri Adhianto meresmikan operasional bus secara simbolis di Stadion Patriot Candrabhaga, sekitar 300 sopir angkutan kota (angkot) justru memadati Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan, dan menyatakan mogok kerja.
Aksi tersebut menjadi penanda bahwa modernisasi transportasi publik di Bekasi tidak hanya soal armada dan rute, melainkan juga soal ruang ekonomi yang diperebutkan.
Para sopir memprotes rute Trans Beken yang dinilai bersinggungan langsung dengan trayek angkot lama.
Jalur yang disengketakan mencakup Terminal Bekasi, Bekasi Timur, Rawapanjang, Jalan Ahmad Yani, hingga Harapan Indah—lintasan yang selama ini menjadi denyut utama operasional angkot.
“Merasa Dikhianati”
Wakil Ketua Organda Kota Bekasi, Rm Purwadi, menyatakan para pengemudi merasa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan.
“Penyebab utamanya karena belum ada sosialisasi ke trayek yang terdampak. Teman-teman angkot merasa keberatan karena rute mereka diambil alih tanpa diskusi sebelumnya,” kata Purwadi di lokasi aksi.
Menurut dia, bukan sekadar soal tumpang tindih jalur, tetapi juga keberlanjutan penghidupan ribuan keluarga yang bergantung pada setoran harian.
Entus, salah satu sopir yang ikut mogok, mengaku pendapatannya bisa turun lebih dari 50 persen sejak bus mulai beroperasi gratis. “Kami cari setoran saja sudah susah. Sekarang ada bus gratis, pendapatan kami turun lebih dari 50 persen,” ujarnya.
Bagi pengemudi angkot, kebijakan tarif gratis selama satu bulan dinilai sebagai pukulan telak. Dalam logika pasar sederhana, penumpang akan memilih layanan tanpa biaya dibanding angkot berbayar di rute yang sama.
Empat Tuntutan dan Ruang Negosiasi
Melalui Organda, para sopir menyampaikan empat tuntutan kepada Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi: Kesepakatan titik halte agar tidak mematikan titik jemput angkot. Pembatasan jam operasional bus, terutama pada malam hari. Pembatasan jumlah armada agar tidak mendominasi jalanan. Evaluasi kebijakan tarif gratis yang dianggap menggerus pendapatan sopir.
Aksi mogok disebut akan terus berlanjut hingga ada kejelasan kebijakan. Pemerintah kota belum mengumumkan skema integrasi atau kompensasi bagi angkot yang terdampak.
Konflik semacam ini bukan hal baru dalam transformasi transportasi perkotaan. Di banyak kota, kehadiran moda baru kerap berbenturan dengan angkutan eksisting yang lebih dulu mengakar secara ekonomi dan sosial.
Modernisasi dan Dilema Transisi
Trans Beken dioperasikan kembali sebagai bagian dari ambisi Pemkot Bekasi membangun sistem transportasi massal terintegrasi.
Rutenya menghubungkan Terminal Induk Bekasi dengan Harapan Indah serta terkoneksi dengan Stasiun Bekasi, Stasiun Kranji, dan LRT Bekasi Timur–Barat.
Wali Kota Tri Adhianto sebelumnya menyebut layanan ini sebagai solusi transportasi yang “nyaman, murah, aman, dan terjamin.” Pemerintah berharap masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan massal untuk menekan kemacetan dan polusi.
Namun transformasi sistem transportasi tidak hanya persoalan infrastruktur dan standar layanan. Ia juga menyangkut proses transisi sosial-ekonomi.
Keberhasilan integrasi moda publik sangat bergantung pada kemampuan pemerintah merangkul pelaku lama—misalnya melalui skema kemitraan, pengalihan trayek, subsidi konversi, atau integrasi sistem tiket.
Tanpa mekanisme transisi yang jelas, modernisasi mudah dibaca sebagai ancaman, bukan peluang.
Tantangan Konsistensi Kebijakan
Bekasi bukan pertama kali menghidupkan layanan bus kota. Trans Beken yang dulu namnaya Trans Patriot sebelumnya sempat berhenti beroperasi. Rendahnya okupansi dan persoalan pembiayaan menjadi catatan masa lalu.
Kini, tantangan bertambah dengan resistensi angkot. Jika konflik trayek tidak segera diselesaikan, bukan hanya pendapatan sopir yang terancam, tetapi juga stabilitas kebijakan transportasi kota.
Di satu sisi, pemerintah ingin membangun sistem transportasi publik yang lebih modern dan terintegrasi. Di sisi lain, ribuan pengemudi menggantungkan hidup pada sistem lama yang belum sepenuhnya ditransformasikan.
Trans Beken telah resmi meluncur kembali. Namun di jalan yang sama, mogok massal para sopir menjadi pengingat bahwa setiap kebijakan publik selalu memiliki konsekuensi sosial.
Modernisasi, pada akhirnya, bukan sekadar soal meluncurkan armada baru—melainkan bagaimana memastikan perubahan itu tidak meninggalkan mereka yang selama ini lebih dulu mengaspal.
Ikuti Kami di GOOGLE NEWS
Simak berita seputar Bekasi di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Gobekasi.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VarakafA2pLDBBYbP32t. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
(Syafira Y.M)
