Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Bekasi memastikan seluruh kadernya tetap solid. Kepastian itu disampaikan usai sejumlah pengurus kecamatan mengancam bakal mengajukan mosi tidak percaya lantaran para pengurus dinilai loyo.
Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi, Arif Rahman Hakim di Media Center DPRD Kabupaten Bekasi mengungkapkan hal ini sekaligus menepis adanya keretakan di tubuh partai berlambang pohon beringin ini.
“Saya dapat pastikan hingga hari ini kami semua masih solid. Kalaupun ada persoalan, saya pikir hanya sebatas miss komunikasi saja. Dalam waktu dekat ini, kami pun bakal mengumpulkan pada kader,” kata , Kamis (27/8/2020).
“Jadi tidak ada persoalan apapun. Komunikasi pun terus kami bangun dengan para kader,” sambungnya.
Untuk diketahui, sebelumnya 15 pengurus kecamatan mengklaim telah mengajukan mosi tidak percaya terhadap pengurus DPD Golkar Kabupaten Bekasi. Mosi itu disampaikan kepada DPD Golkar Jawa Barat dan pusat.
Namun, Arif mengaku meragukan pengajuan itu. Menurut dia, tidak memungkinkan jika para pengurus PK mengajukan mosi tidak percaya, apalagi hingga sebanyak itu. Soalnya, dari 15 PK itu, separuhnya masih dipimpin oleh pelaksana tugas ketua yang berasal dari tubuh pengurus partai.
“Maka karena hampir separuh PK itu masih Plt yang berarti masih bagian dari pengurus. Jadi masa pengurus mengajukan mosi tidak percaya pada pengurus yang berarti dia tidak percaya pada dirinya sendiri,” ucap dia.
Arif menegaskan, apa yang menjadi tuntutan para PK tidak mendasar, apalagi disebut pengurus loyo. Pada masa pandemi covid-19 ini, lanjut dia, DPD Golkar Kabupaten Bekasi justru tengah sibuk dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan.
“Kemudian sebagai bagian dari rasa peduli Ketua DPD Pak Eka Supria Atmaja kepada PK, ia buat kebijakan memberikan insentif bantuan senilai Rp 1 Juta perbulan per PK. Waktu Idul Adha kemarin, Ketua DPD pun menyalurkan bantuan hewan qurban kambing satu ekor per-PK,” katanya.
“Terus, parameter loyonya itu dari mana. Selama ini kami melakukan kegiatan – kegiatan dalam hal membantu penanganan Covid-19. Seperti pembagian masker, hand sanitizer, pembagian sembako dan lain sebagainya. Memang agenda kepartaian belum kami laksanakan. Seperti pelantikan, rapim, dan rakerda, masalahnya karena saat ini masih terkendala covid,” ucap Arif, menambahkan.
Lebih lanjut, Arif mengimbau seluruh kader untuk menyampaikan berbagai persoalan ke DPD kabupaten agar dapat ditemui solusinya.
“Ketika ada persoalan harusnya nggak langsung menyampaikan ke DPD Jawa Barat, atau ke DPP. Sampaikan saja ke kami dulu, kalau misalnya tidak ada respon, tidak ada tanggapan dari kita ya silahkan, tapi mereka belum pernah komunikasi juga secara resmi ke kami,” ucapnya.
(FHP)
