Menteri Sosial Tri Rismaharini mendatangi Balai Rehabilitasi Sosial Pangudi Luhur Bekasi. Kedatangannya untuk memperbaiki skema distribusi bantuan sosial tahun 2021.
Risma pengin memastikan bantuan diterima utuh sesuai instruksi Presiden Joko Widodo.
“Kita evaluasi, laporan dari bank dan kantor pos berupa sidik jari, tanda tangan dan foto penerima bantuan, kalau dulu tidak ada fotonya,” kata Eks Wali Kota Surabaya itu, Jumat (8/1/2021).
Risma memastikan jika penyaluran bantuan tunai tahun ini langsung diterima lewat PT. Pos Indonesia serta Himpunan Bank Negara kepada sedikitnya 10 juta penerima melalui akses data kependudukan.
Sejauh ini, sambung dia, pencairannya sudah berjalan sejak 4 Januari 2021 belum lama ini. PT. Pos secara door to door yang mendistribusikan.
“Yang Himbara saya minta lansia, sakit, dan disabilitas itu door to door juga, bank mungkin kesulitan tapi kemarin kami sudah komunikasi dengan Kementerian BUMN, akan diserahkan ke PT. Pos dari bank,” ungkapnya.
Perbaikan skema itu, kata dia, juga bertujuan untuk mengawal penerima bantuan agar benar-benar mampu keluar dari status kemiskinan.
“Kemiskinan ada tiga kategori, hampir, miskin, dan sangat miskin. Yang terakhir ini akan kita angkat, berat memang tapi kita akan lakukan secara bertahap melalui program pemberdayaan,” kata dia.
Program tersebut di antaranya optimalisasi pemberdayaan bagi warga penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui kegiatan ternak ikan, perbengkelan, las, pembuatan pupuk kompos, serta budi daya tanaman hidroponik khususnya di Balai Rehabilitasi Sosial Pangudi Luhur Bekasi.
Di sana, Risma juga merencanakan pembangunan rumah susun bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum termasuk rencana anggarannya.
Risma menekankan pentingnya pemetaan kebutuhan masyarakat sehingga program pemberdayaan dapat berjalan dengan maksimal sesuai keinginan masyarakat.
Kementerian Sosial RI bekerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi negeri dalam memetakan permasalahan aktual masyarakat guna membangkitkan perekonomian di tengah pandemi Covid-19.
“Contohnya, masalah air bersih di Papua berdasarkan hasil pemetaan kami. Ditindaklanjuti dengan Kementerian PU untuk penyediaan air bersihnya. Kemudian KIP untuk sektor pendidikan, lalu ada anak jalanan yang produksi sepatu di Cibaduyut,” kata dia.
Menurut dia saat ini tidak bisa lagi hanya bicara program yang sama, namun harus sesuai dengan keinginan masyarakat agar bisa maksimal.
Selain menjalankan program yang sudah ada di dalam DIPA, kementerian ingin bantuan tersebut bukan sekedar masyarakat menerima bansos melainkan program pemberdayaan turut berjalan.
“Saya ulangi sekali lagi, ada gap (jarak) antara kebutuhan dan bantuan. Progam bansos ini sebisa mungkin juga menghasilkan tambahan pendapatan jadi selain kita berikan pekerjaan, mereka juga kita dorong untuk menambah penghasilan mereka. Tidak bisa hanya, oh, tugasnya memberikan bantuan tapi juga kita berdayakan,” pungkasnya.
(MYA)
