# Go-News

Golkar Curigai Ada Kongkalikong Panlih Wabup Bekasi dengan Satu Kandidat

Pelaksaan Pemilihan Wabup Bekasi di Gedung DPRD

Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Bekasi, mencurigai adanya kongkalikong Panitia Pemilihan (Panlih) dalam proses Pemilihan Wakil Bupati Bekasi. Partai berlambang pohon beringin itu menyebut jika Panlih juga telah menabrak peraturan perundang-undangan.

Ketua Fraksi Partai Golkar Kabupaten Bekasi, Asep Surya Atmaja menerangkan bahwa dalam Paripurna yang diselenggarakan tersebut seperti dagelan. Untuk itu, ia bersama seluruh anggota DPRD dari Partai Golkar memutuskan untuk tidak hadir dikarenakan pelaksanaan paripurna sejak awal telah Inkonstitusional. 

“Karena Pemprov Jabar sudah menyurati agar pelaksanaan pemilihan Wabup Bekasi ditunda

sampai persyaratan dilengkapi dan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri turut mengingatkan untuk menjalankan pemilihan sesuai aturan perundang-undangan,” kata Asep, Rabu (18/3/2020) saat dihubungi.

Ia meyakini jika ada setingan yang telah dilakukan oleh Panlih. Terlebih, jika melihat saat ini pemilihan Wabup Bekasi domainnya adalah dari Partai Pengusung. Apalagi, dia kandidat calon yaitu, Ahmad Marzuki dan Tuti Nurcholifah Yasin adalah kader Partai Golkar.

“Tetapi kami tidak diberi ruang untuk berbicara, saya heran kenapa Panlih malah bekerja lebih cepat dari kami, kok jadi mereka yang lebih repot dari kami,” beber dia. 

Kemudian, pada proses tahapan yang dilakukan Panlih. ia juga melihat ada perubahan jadwal mendadak yang dilakukan oleh Panlih. Menurut jadwal Panlih seharusnya penetapan Calon Wakil Bupati tertanggal 17 Maret 2020 dan Paripurna Pemilihan tanggal 19 Maret 2020. Tapi yang terjadi, Panlih langsung mengubah jadwal ketika Partai Golkar menyerahkan surat rekomendasi Wakil Bupati Bekasi ke Bupati Bekasi.

“Harusnya penetapan Calon Wakil Bupati Bekasi tanggal 17 Maret, tapi mendadak diubah jadi tanggal 9 Maret ketika Bupati terima surat rekomendasi wakil bupati dari Golkar. Ini jadi terburu-buru ditetapin calon Wakil Bupati Bekasi beberapa menit kemudian, tapi lupa untuk verifikasi dokumen,” bebernya.

Oleh sebab itu, secara tegas ia menyebut partainya dipermainkan oleh Panlih Wakil Bupati Bekasi. Makanya, Partai Golkar menarik diri dari kepanitiaan Panlih dan tidak menghadiri paripurna yang digelar ini. 

Belum lagi, ada surat terbaru dari Pemprov Jawa Barat yang meminta untuk menunda pelaksanaan Paripurna Pemilihan Wakil Bupati Bekasi sebab partai koalisi yakni Partai Golkar, PAN, Partai NasDem dan Partai Hanura belum bersepakat merekomendasikan dua nama.

“Rekomendasi Wakil Bupati pun belum sama semua, ada perbedaan nama. Di Undang-Undang 10 Tahun 2016 pasal 176 harus sama persis. Dan harus Bupati Bekasi yang serahkan ke DPRD. Ini malah offside semua, makanya daripada kami dianggap tidak tunduk pada peraturan lebih baik kami tidak hadir dalam Paripurna dagelan itu,” tandasnya.

Juru Bicara Cawabup Tuti Nurcholifah Yasin, Ahmad Budiarta mengungkapkan ketidakhadiran Calon Wakil Bupati Bekasi, Tuti Nurcholifah Yasin lantaran rapat paripurna pemilihan Calon Wakil Bupati Bekasi dianggap Inkonstitusional. 

Sebab sejauh ini, Tuti merasa belum menyerahkan sejumlah dokumen persyaratan seperti yang diamanatkan Peraturan DPRD Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2019, Pasal 42 mengenai dokumen persyaratan calon Wakil Bupati Bekasi.

“Kemudian, di pasal 43 jelas ada tahapan, dokumen saja belum diserahkan dan di verifikasi kok ujug-ujug telah ditetapkan. Padahal dalam dokumen persyaratan itu ada surata pernyataan, tes kesehatan, tes BNN, SKCK, dan lainnya. Itu difasilitasi Sekretaris DPRD, sama ketika DPRD pertama dilantik jadi dewan. Tapi faktanya hal itu tidak dilakukan. Kok bisa, belum serahkan dokumen malah ditetapkan. Calon RT saja harus lengkap dulu persyaratan kedua calon ini,” bebernya.

Selain itu, dalam hal dokumen persyaratan Tuti Nurcholifah Yasin sebagai calon Wakil Bupati Bekasi merasa belum pernah diminta oleh Panitia Pemilihan (Panlih) untuk menyerahkan dokumen persyaratan. Sehingga, itu yang melatarbelakangi dirinya belum menyerahkan dokumen persyaratan.

Disisi lain, Tuti Nurcholifah Yasin sebagai kader partai, harus tunduk pada perintah partai. Partai Golkar, saat ini telah mengeluarkan surat rekomendasi baru yang ditandatangani Ketua Umum DPP Partai, Airlangga Hartarto dan Sekretaris Jenderal, Lodewijk Freidrich Paulus.

“Ada keluaran surat rekomendasi Wakil Bupati Bekasi yang baru, itu Ketum dan Sekjen yang tandatangani. Kita harus tunduk dan patuh atas perintah partai itu, makanya saya menahan diri untuk tidak hadir dalam acara itu,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui, dari 50 Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, yang hadir pada paripurna tersebut berjumlah 40 orang, tersisa 10 orang yang tidak hadir. Dalam Paripurna yang digelar ini, Marzuki secara telah memenangkan pemilihan dengan jumlah 40 suara, sementara Tuti Nurcholifah Yasin tak satupun yang memilih.

(MYA)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top