Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi mengadakan pertemuan dengan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Camat se-Kota Bekasi di Media Center Stadion Patriot Candrabhaga, Minggu 21 Februari 2021.
Pertemuan membahas mengenai penyelesaian banjir di daerah perbatasan maupun di wilayah yang sedang mengalami setiap tahunnya terkena dinamika fenomena alam.
Dari hasil catatan dan pantauan ada sekitar 39 titik banjir di sekitaran wilayah Kota Bekasi.
Menurut Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, sejatinya titik banjir bisa diantisipasi dengan beberapa cara dan tidak bertambah justru malah berkurang.
“Titik banjir ini bisa kita antisipasi dengan cara merencanakan kembali beberapa pembuatan Polder air dan penambahan pompa air, Kita (Pemerintah) dapat menyelesaikan dengan cara merubah dan konsisten, tidak ada yang ditutupi dan tidak mencari penyelesaian yang sporadis tetapi selesaikan secara komprehensif,” kata dia.
Menurutnya, ada beberapa indikator yang bisa diperbaiki seperti koordinasi antar instansi diperkuat ditambah dengan pemanfaatan lahan yang ada untuk Tandon air dan restorative justice diambil dalam hubungan (bagaimana antar interaksi itu dikembalikan kepada fungsi semulanya).
“Dalam penyelesaian banjir juga perlu dikomunikasikan dengan Provinsi DKI dan Jawa Barat, apa yang kira-kira dapat dikerjakan bersama dalam mengatasi banjir dan sistem kerjanya harus saling koordinasi secara holistik,”
Pemerintah sendiri telah menyusuri saluran yang ada dan kembalikan sebagaimana mestinya, terutama jalan yang dari mandala hingga tembus ke naga Jatiasih.
“Untuk pembangunan folder air tidak usah berlebihan yang terpenting fungsinya bisa menampung air. Idealnya titik banjir harus berkurang apabila satu jalur bisa dibuat 2 polder bahkan dapat dibuatkan anak folder apabila terdapat lahan yang kurang besar sehingga air dapat lebih banyak ditampung,” ujarnya.
Rahmat juga meminta kepada jajarannya untuk turun langsung ke lapangan untuk tetap menjaga protokol kesehatan yang berlaku.
“Meskipun saat ini kita dilanda banjir, Camat dan Lurah harus turun ke wilayah untuk melihat seberapa 4M dilakukan, seperti di hajatan atau lainnya, ijin keramaian di Kelurahan harus dibuatkan, sehingga yang hajatan dapat dikendalikan dan protokol kesehatan dapat dijalankan,” imbuh dia.
Terakhir, Rahmat menginstruksikan agar segera dibuatkan rancangan polder air dan menindak tegas apabila ada pelanggar yang merusak saluran dengan mendirikan bangunan di atasnya.
“Saya kasih waktu 3 hari langsung ditentukan rancangan folder yang sudah ditentukan penloknya, untuk para camat cari saluran dan apabila ada bangunan bongkar saja sehingga saluran yang ada tetap berjalan sesuai fungsinya,” pungkasnya.
(HMS)
