Penjabat Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhammad disoal warganya. Setidaknya 10 permasalahan muncul sejak Gani memimpin terhitung enam bulan ini.
Beberapa hal mencolok antara lain, perihal tak kunjung cairnya dana hibah, maraknya obat terlarang dan belum dibayarnya honor pekerja harian lepas (PHL) Bantargebang.
Khusus menyangkut PHL, dampak mengenaskan mulai bermunculan. Beberapa di antara mereka terpaksa memulangkan anak istrinya ke kampung halaman lantaran tak mampu lagi menafkahi.
Parahnya lagi, mereka terpaksa menanggung malu disebabkan sering ditagih utang guna membuat dapur mereka ngebul.
Eko Suhendra salah satunya. Mantan guru honorer ini awalnya berani meminjam uang demi kebutuhan sehari-hari lantaran yakin akan menerima honor setiap bulan.
Celakanya, harapan tadi sebatas mimpi. Lima bulan terakhir sejak mulai bekerja pada Januari 2024, honor tak kunjung turun.
Kenyataan ini mau tak mau berimbas pada keharmonisan rumah tangganya. Tak jarang mereka bersitegang meski kadang soal sepele. Meski membantah, Eko dikabarkan sempat melakukan percobaan bunuh diri akibat stres.
“Anak kecil kalau minta jajan gak mau tahu kudu diturutin. Padahal kita lagi gak punya. Ujungnya malah bapak dan emaknya berantem,” ujar Eko pekan lalu.
Nasib serupa dialami Zhidan. Ia sampai harus melarang istrinya kembali ke rumah kendati mertua memintanya. “Mau dikasih makan apa mereka,” sergahnya.
Zhidan merupakan satu dari puluhan PHL saat unjuk rasa menuntut honor jauh sebelum Mahasiswa Pemuda Revolusi (MPR) aksi. Kini setelah kalangan aktivis ikutan aksi, mereka berencana melakukan aksi lanjutan ke Jakarta menyambangi Komisi Ombudsman dan Kemendagri.
Seperti kita ketahui, soal PHL ramai diperbincangkan setelah kalangan mahasiswa dan aktivis terus menyuarakan kegelisahannya lewat aksi di gedung DPRD dan Kantor Pemkot Bekasi.
Tak puas sebatas aksi, MPR menelisik keterangan korban, guna memahami duduk soal. Ditemukan lah inti utamanya yakni, belum cairnya honor tiga bulan pertama, tepatnya pada Januari-Maret.
Pj Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhammad beralasan tak ada dasar hukum membayarkan karena tak masuk dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) di April 2023.
Mirisnya info ini diketahui para pekerja pada Februari 2024 setelah mereka bekerja sebulan lebih. Sudah begitu, bukannya dihentikan, Dinas Lingkungan Hidup (LH),.selaku perekrut mereka tak juga menghentikan kegiatan. Meski belakangan Gani menginstruksikan penghentian.
Dari info pekerja ini pula, kabarnya Senin (10/6/2024) ini, honor April-Mei 250 PHL akan dibayarkan menunggu perubahan nomor SK. Kita tunggu saja empati Gani.
Karena bila mau, Gani mestinya mampu menuntaskan gaduh ini. Toh, dia pernah melakukan di luar batas kenormalan saat memberikan THR kepada TKK pada Idul Fitri 2024 lalu.
Kala itu Gani bisa memodifikasi THR menjadi apresiasi. Hasilnya, tak ada satu pihak pun protes. Dan ini menjadi langkah positif selama menyangkut keberpihakan pada kebenaran dan kejujuran.
Entah mengapa Gani terkesan senang membuat Gaduh. Setidaknya tudingan ini disampaikan MPR di beberapa kali kesempatan.
Gaduh terkini yaitu, saat pria berkacamata ini tak mengizinkan anak buahnya memenuhi panggilan DPRD terkait rotasi dan mutasi. Alasannya DPRD tidak boleh memanggil orang perorangan.
Sikap Gani kemudian memantik dewan di Kalimalang mengadakan pansus. Sekretaris Komisi I, Nuryadi Darmawan mengaku tengah menghimpun enam fraksi guna merealisasikan.
Politisi PDI-Perjuangan ini menganggap Pj Wali Kota Bekasi terlampau kaku. Bisa jadi karena sebelumnya Gani menjabat sebagai Kabiro Hukum di Kemendagri. “Kaya Kanebo kering,” tukas pria yang akrab disapa Nung ini.
Kekakuan Gani sebetulnya telah lama terdengar. Andai pun anggapan tak tepat, bisa dinilai sangat hati-hati. Teramat hati-hati juga saat mengganti THR TKK menjadi apresiasi.
Maka wajar, bila serapan anggaran tak maksimal. Jangan bilang rasionalisasi soal penggunaan anggaran. Untuk pencairan saja, lambatnya minta ampun.
Sebagai contoh dana hibah. Nyaris enam bulan semua penerimanya tak ada kepastian. Alasannya beragam dan kadang di luar nalar.
Konon katanya, pencairan anggaran KONI Kota Bekasi sengaja dipersulit karena khawatir anggarannya dimanfaatkan untuk Pilkada mengingat Ketua KONI nya merupakan kandidat peserta.
Entah siapa pembisik Gani sehingga keputusan-keputusannya terkesan mempersulit. Kita paham, dengan kewenangan besarnya, ia bebas memutuskan.
Keputusan menunda pembayaran PHL, tentu jauh dari kata bijak. Begitu juga perihal ketidakjelasan pencairan dana hibah, jelas mengganggu dan berpotensi merusak perencanaan.
Akibatnya sangat fatal karena terkait nasib orang banyak, bahkan kepentingan di atasnya hingga provinsi.
“Atlet KONI misalnya, hingga kini belum terbayarkan gajinya sehingga berpotensi merusak mental mereka di tengah persiapan menghadapi PON 2024,” kata Kabid Organisasi KONI Kota Bekasi, Ali Akbar SH.
Kepemimpinan Gani beda kelas dengan Tri Adhianto. Mantan Wali Kota Bekasi ini jauh lebih baik mengingat memimpin di tengah tsunami politik dan korupsi.
Di masa kekhawatiran dinas melakukan apapun akibat heboh korupsi, kegiatan tetap terlaksana dengan baik.
Gani boleh bersikukuh dengan sikapnya. Bisa pula merasa benar dan gagah. Tapi perlu diingat, karena baru di era dia, segala sesuatu melambat.
Bila begini, malah Gani harusnya khawatir. Laku benar dan gagah tadi diduga sebatas perasaan saja. Andai terus dibiarkan, jangan salahkan rakyat berontak.
Di situasi ini tak diperkenankan lagi melambat, merasa benar dan gagah. Karena seperti kata pepatah “Tak Ada Gading yang Tak Retak”, maka jangan berubah menjadi “Tak Ada Gani yang Tak Retak”.
